F-PKS Menegaskan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Wajib Terapkan Prinsip-prinsip Efisiensi

Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam.

Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam.

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Fokus kegiatan atau bidang pembangunan Pemko Payakumbuh pertahunnya berbeda-beda. Pada nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 mendatang disampaikan 5 bidang arah pembangunan.

“Lima arah pembangunan tersebut diantaranya bidang agama, pembanguna hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana dan bidang pembangunan lingkungan hidup, “ujar juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam ketika menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Walikota tentang RAPBD 2015, Senin (10/11).

F-PKS juga menegaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transfaransi, akuntabilitas dan partisipasi serta keterpaduan dan singkronisasi antar kegiatan dalam satu SKPD.

Berdasarkan Permendagri No 37 tahun 2014, menyebutkan kebijakan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun 2015 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Maka, dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, “sebut Heri Iswandi.

Berbicara terhadap aspek belanja daerah, dalam Permendagri No 37 tahun 2014, belanja penyelenggaraan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiaban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas soail dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sitem jaminan sosial.

Untuk itu, F-PKS meminta kepada Walikota agar program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.

“Dalam pembahasan di komisi-komisi nantinya, harus mendapatkan perhatian penuh dari masing-masing SKPD yang memuat rincian anggaran pendapatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Ini akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD,“ ujar Heri Iswandi.(
​mnc​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*