FMA-SDM : Pemutar Turbin PLTA Pengaruhi Kerusakan Danau Manijau

AGAM, PADANGTODAY.COM-Forum Masayrakat Adat Salingka Danau Maninjau (FMA-SDM) menilai pembangunan PLTA Maninjau yang menggunakan air danau Maninjau sebagai pemutar turbin sehingga merubah bentuk permukaan danau Maninjau dengan cara membuat DAM dan terowongan , banyak seidikitnya memberi andil terhadap kerusakan air danau Maninjau.

Advertisements

Hal tersebut seperti dikatakan oleh Idham Rajo Bintang selaku ketua umum Forum masyarakat Adat Salingka Danau Maninjau. Menurutnya, dengan melihat kondisi danau maninjau yang telah kotor dan tercemar, tidak ada kepedulian pihak PLTA maninjau untuk membantu usaha kegiatan pembersihan dan pemulihan danau Maninjau dari kerusakan, sehingga timbullah inisiatif oleh beberapa tokoh masyarakat untuk memperjuangkan hak ulayat atas penggunaan air danau maninjau yang dipakai pihak PLTA maninjau untuk memutar turbin PLTA.

” Sebagai sebuah perusahaan yang tujuaanya untuk mencari kentungan, PLTA maninjau boleh dikatakan perusahaan yang mendapatkan profit sangat tinggi. Hal ini dikarenakan untuk memutar turbin yang menghasilkan tenaga listrik tidak memerlukan biaya tambahan seperti biaya bahan bakar ataupun batu bara, sementara untuk masyarakat salingka danau Maninjau, tarif listrik yang dikenakan sama saja dengan masyarakat umum lainnya, sementara usaha pembersihan dan pemulihan danau Maninjau dari kerusakan oleh pihak PLTA maninjau masih belum terlihat” ujar Idham Rajo Bintang didampingi oleh Sekretaris umum FMA-SDM Drs.Kasman St .Iskandar Muda.

Rajo Bintang menambahkan, keterlibatan masyarakat adat untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat penting, sehingga forum amsayarakat adat danau Maninjau berkewajiban untuk turut menjaga dan menyelesaikan kelestarian agar danau Maninjau tetap terjaga kebersihannya dan sektor lainpun dapat memanfaatkan danau sesuai fungsinya.

” Untuk mencarikan solusi dari permasalahan danau Maninjau, sangat dibutuhkan biaya dan anggaran yang sangat besar, sementara secara hukum adat, ada bahagian masyarakat adat dari hasil PLTA Maninjau yang belum dikeluarkan selama ini sesuai dengan Undang- Undang yang telah mengakui keberadaaan hak ulayat masayarakat hukum adat” terang Rajo Bintang.

lebih lanjut Rajo Bintang menerangkan, bahwa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kedudukan masayarakat adat dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 18.B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, pada pasal 28.1 ayat 3 berbunyi, indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.

Hak konstitusi masyarakat adat juga telah diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat, seperti pada Perda No 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, pasal 16 huruf d yang berbunyi tanah , hutan , kolam dan laut yang menjadi ulayat nagari. Serta Perda Provinsi Sumbar no 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, pasal 1 angka 7 berbunyi, tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat adat provinsi Sumatera Barat.

” Dengan dasar undang-undang tersebut, maka sangat wajar dan pantas kiranya masyarakat adat salingka danau maninjau dalam hal ini FMA SDM menuntut hak konstitusi atas hak ulayat yang dipergunakan PLTA maninjau yang menggunakan air danau Maninjau untuk memutar turbin listriknya” tutup Rajo Bintang.(martunis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*