Fraksi Partai Golkar Desak Pemda Limapuluh Kota Tinjau Izin Tambang

Afri Yunaldi Juru Bicara Fraksi Golkar

Afri Yunaldi Juru Bicara Fraksi Golkar

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Sidang Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (15/3/2017) berlangsung hangat. Fraksi Partai Golongan Karya, yang dibacakan Pandangan Umumnya oleh Afri Yunaldi menyoal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Ranperda tentang Pemerintahan Nagari, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda tentang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Kepada Bupati Limapuluh Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda, Kepala Badan, Dinas, Camat se-Kabupaten Limapuluh Kota serta Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, wartawan media cetak/elektronik serta seluruh yang hadir, Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan berduka. nestapa yang melanda negeri kita pada tanggal 3 maret yang lalu, dan saat ini kita masih berada dalam masa tanggap darurat yang telah diperpanjang menjadi 14 hari oleh pemerintah daerah.

“Dengan segenap rasa, kami seluruh jajaran Partai Golkar, meliputi Anggota Fraksi, Pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Lima Puluh Kota serta seluruh keluarga besar Partai Golkar menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya terhadap para korban. Bagi mereka yang meninggal dunia, semoga amalannya diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan bagi mereka yang dilanda musibah lainnya, semoga diberikan kesabaran yang tinggi dan kita semua berharap semoga bencana ini segera berlalu. dan semoga setelah ini daerah kita terbebas dari berbagai bencana.

Mengingat bencana ini khususnya bencana banjir di Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX seakan sudah memiliki agenda rutin, maka kami meminta agar Kepala Daerah beserta pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap penyebab banjir tersebut, dan kemudian melakukan upaya yang terukur dan jelas dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir yang sama di masa datang. apakah karena terjadinya penyempitan dan pendangkalan aliran sungai, atau tersebab banyaknya usaha tambang di sekitar aliran sungai dan wilayah pebukitan di daerah yang terjadi bencana.

Karena Pemerintah Daerah khususnya yang bertanggung jawab dalam aspek perizinan, harus segera melakukan peninjauan ulang kembali terhadap hal-hal tersebut. Atau kita harus tetap pasrah menjalani musibah banjir dan longsor tahunan seperti ini.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas