Fritz Sebut Cacatan Persiapan Pilkada 2020

 

  Padang-today.com – Koordinator Divisi Hukum Bawaslu-RI Fritz Edward Siregar menyatakan ada beberapa catatan  persiapan dihadapi Pilkada Serentak 2020. Mulai dari anggaran tahapan pendaftaran, netralitas aparatur sipil negara (ASN), partisipasi masyarakat, dan berbagai permasalahan lain yang perlu diantisipasi.

Fritz menjelaskan, hal pertama terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pelaksanaan Pilkada 2020. “Apakah NPHD telah tersedia sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pilkada 2020. Sebagai contoh di Sumatra Barat tingkat provinsinya sudah melakukan penandatangan NPHD, tetapi masih ada dua daerah di kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD,” katanya saat menjadi pembicara Eksaminasi UU Pemilu dan Pilkada Dalam Menyambut Pilkada 2020 di Padang.

Selanjutnya isu pendaftaran calon kepala daerah dan pasangan calon (paslon) tunggal. Pasalnya, sebut Fritz, proses demokrasi tidak sekadar proses mencoblos, namun adanya pilihan untuk memilih calon pemimpin daerah mereka.

“Munculnya paslon tunggal membuat proses demokrasi menjadi tidak sehat,”ujarnya.

Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT), lanjutnya, juga masih mengalami persoalan. Sebab, berdasarkan data dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) 99 persen penduduk Indonesia yang telah memiliki KTP elektronik.

   “Tetapi, masih ada satu persen penduduk Indonesia yang masih tidak memiliki KTP elektronik. Apakah mereka yang tidak memiliki KTP elektronik bisa mencoblos atau tidak,”terang Fritz.

Catatan berikutnya yaitu soal partisipasi pemilih. Fritz menyebutkan, pada Pemilu Serentak 2019 angka partisipasi pemilih diatas 81 persen.

    Menurutnya, ada tantangan apakah partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 bisa melebihi angka tersebut.

“Apakah Sumbar yang tahun depan (2020) akan melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan ada 13 pilkada tingkat kabupaten kota partispasinya bisa melebihi 81 persen,” jelasnya.

Berikutnya, terkait netralitas TNI, Polri dan ASN yang akan menjadi calon kepala daerah.

“Kemudian masalah logistik pemilihan. Saya berharap masalah logistik ini tidak terjadi dalam proses pilkada, meski masalah itu terjadi saat pemilu 2019, saat itu masih banyak daerah yang surat suaranya telat datang ke TPS,” ungkap dia.

Isu lainnya masih ada persoalan politik uang, hoaks, dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang kerap terjadi saat pemilu.

“Terakhir bagaimana regulasi yang telah kita miliki dapat mendukung proses pengawasan Pilkada 2020,” ujar Fritz.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas