Genius Umar, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Pendapatan Desa Diberikan Kewenangan Untuk Mendanai Pemangunan Desa

PARIAMAN, PADANGTODAY.com-Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyatakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengamanatkan seluruh sumber pendapatan desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

“Semua mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan tidak hanya memberikan tantangan namun juga diikuti dengan adanya berbagai peluang yang cukup menjanjikan,” kata Genius Umar saat acara rakor Pemko Pariaman dengan pemerintahan desa, camat di lingkungannya, kemarin.

Dalam memperkuat pelaksanaan otonomi desa katanya, sangat berguna untuk mewujudkan desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan desa. Pemko Pariaman telah menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak Rp 9.075.000.000 untuk tahun 2015.

Jumlah dana ini lanjutnya, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. “Seperti yang kita ketahui bersama, dengan sejumlah dana yang telah dikucurkan pada tahun-tahun sebelumnya telah banyak program pembangunan yang telah dilakukan dan dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan, tidak hanya Pemko Pariaman, pemerintah pusat untuk tahun 2015 juga mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk Kota Pariaman. Berdasarkan data dari kementerian keuangan pada September 2014, Kota Pariaman dialokasikan mendapat Dana Desa lebih kurang sebesar Rp 15 milyar.

Besaran alokasi anggaran APBN jelasnya, untuk desa ini adalah 10 parsen di luar dana transfer ke daerah yang diberikan secara bertahap. Tentunya, dengan dana yang semakin besar ini, akan semakin banyak pula pembangunan yang akan dilaksanakan dan akan semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul.

“Saya meminta kepada para kepala desa agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mari kita secara bersama–sama menyatukan visi ke depan, untuk ikut memikirkan dan berbuat demi kemajuan dan keberlanjutan pembangunan Kota Pariaman di masa mendatang,” ujarnya.

Disamping berbagai keberhasilan dan prestasi yang telah diraih jelasnya, dalam beberapa tahun ini, hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD, tentunya masih ditemukan kelemahan–kelemahan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

“Saya ingatkan kembali kepada seluruh SKPD, camat dan kabag dalam penyusunan suatu kegiatan harus jelas indikator kinerjanya baik indikator keluaran maupun indikator hasil yang akan dicapai. Sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap kegiatan dalam rangka menilai tingkat keberhasilan suatu SKPD atau bagian dalam proses mewujudkan visi dan misi daerah,” ujarnya. (eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas