Gubernur DKI Jakarta Akan Menindak PNS DKI Jakarta Yang Belum Melaporkan Harta Mereka

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Advertisements

PADANGTODAY.COM-Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 17,6 persen pegawai Pemprov DKI Jakarta dan 24 persen pejabat BUMD DKI Jakarta tidak melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Padahal hal ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Kewajiban Lapor LHKPN.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menindak PNS DKI Jakarta yang belum melaporkan harta mereka. Begitu juga dengan pejabat BUMD yang belum melaporkan hartanya.

“Kami lagi kejar kalau nggak kami copot. Kami kasih waktu tiga bulan dari pelantikan,” tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/2).

ICW telah mendorong terbentuknya sistem pencegahan kepemilikan harta kekayaan tidak wajar (Mitigasi Illicit Enrichment) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan ICW ialah mendorong Pergub No 102 Tahun 2014 tentang Kewajiban Lapor LHKPN, perubahan atas Pergub No 85 Tahun 2013.

Dalam rangka mengawal implementasi revisi Pergub tersebut, ICW menemukan bahwa 17,6 persen pegawai pemprov dan 24 persen pejabat BUMD DKI Jakarta belum menyampaikan laporan harta kekayaannya. Hal ini memperlihatkan masih banyak pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak mematuhi kewajiban lapor LHKPN.
(dan/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*