Guru PAI Terasa Dimarginalkan

Guru PAI Terasa Dimarginalkan

Guru PAI Terasa Dimarginalkan

Advertisements

Oleh Bung H. Cuncun, SH

Dengan keluar Kepmendikbud nomor 17 tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan  Tambahan Penghasilan Guru PNS SD sesungguhnya membawa angin segar bagi guru PNS yang belum seritifikasi, betapa tidak karena dalam regulasi tersebut di tuangkan secara fulgar bahwa semua guru PNS yang belum Sertifikasi mendapatkan Tunjangan Rp. 250.000 perbulan, kecuali Guru Agama, titik. Artinya ndak ada cerita lain setelah itu terkait Guru Agama. Sementara itu masalah ini mencuat terus di kalangan guru agama hampir setiap kali pertemuan dengan Pengawas PAI khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota,  sehingga hal ini dinilai telah terjadi Diskriminasi  antara guru umum dengan Guru agama dalam diunia pendidikan. Demikian di ungkapkan oleh Pengawas PAI Kecamatan Mungka, Drs. H. Awaluddin Cc, SH kepada awak medya usai rapat terpadu Pengawas PAI sekabupaten Lima Puluh Kota dengan Kasi PAIS dan jajaranya Kamis 12 Januari di Kantor Kementerian Agama Kab Lima Puluh Kota jln Raya Tanjung Pati

Kasi Pais Kantor Kementerian Agama Kab Lima Puluh Kota, Chairunnas, S.Ag ketika dihubungi ST via HP membenarkan adanya hal itu,  sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena dalam UU No 14 tahun 2005  tentang  guru dan dosen, memandang  bahwa guru itu sama, yang membedakan hanya mapel yang diampunya. Oleh karena itu lanjut Kasi perlakuan terhadap mereka juga harus sama, tidak boleh terjadi Marjinalisasi atau Diskriminatif katanya.

Jika kita lihat lebih lanjut dengan keluarnya UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo PP No 35 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013, sesungguhnya telah terjadi paradigma baru dalam dunia pendidikan formal. Dimana pada kurikulum KTSP dan Kurikulum 2004 atau CBSA corak pembelajaran terjadi Dualistik-Dekotomik, artinya dalam hal sistem pembelajaran ada garis demarkasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama,  dimana setiap materi pembelajaran itu berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kaitan yang signifikan satu sama lain. begitu juga dalam konteks satuan pendidikan, adanya gep antara sekolah umum dengan madrasah, antara Sekolah Negeri dengan swata dan lain sebagainya.

Namun setelah keluarnya regulasi diatas hal itu tidak lagi, materi agama mempunyai kaitan yang erat dengan semua materi pembelajaran yang ada, baik itu matematika, sejarah bahkan olah ragapun punya kaitan dengan agama. Begitu penting dan fundamentalnya Materi Agama, sehingga K-1 (Kompetensi Inti yang pertama) itu adalah Keber-agamaan, artinya seorang anak didik itu dinilai keberhasilnya sejauh mana anak tersebut menguasai  ilmu Agama dan meng-aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  Ini artinya seorang anak itu tidak hanya dituntut untuk pandai mengaji, shalat. Akan tetapi bagaimana yang bersangkutan beramal dengan baik dan benar,  punya akhlak yang mulia dan terpuji.

Oleh karena begitu pentingnya Pendidikan Agama baik yang diatur dalam regulasi ataupun yang dituntut oleh Agama kita, maka secara otomatis peranan Guru Agama juga amat penting, baik dalam sistem pembelajaran ataupun sebagai figur sentral dalam masyarakat.  Justeru itu, sewajarnya seorang guru agama mendapat apresiasi dari Pemerintah, bukan justeru diabaikan. Walaupun dalam keputusan Menteri seperti itu, paling tidak Pemerintah Kab Lima Puluh Kota mesti Menyikapi secara Arif dan bijak  melalui APBD.  Sehingga tidak terulang lagi seorang guru agama yang awalnya dapat tunjangan, namun setelah tahu bahwa ybs adalah guru agama,  lalu tunjangan tersebut ditarik kembali, masya Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*