Hadiri Deklarasi, ASN Di Padangpanjang Dilaporkan Ke Komisi ASN

Padang-today.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padangpanjang menemukan Aparatur Sipil Negara di kota itu diduga menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon kepal daerah.

“Saat deklarasi pasangan calon hadir salah seorang ASN bertugas di salah satu instansi Kota Padangpanjang,”kata Syaiful Ardy Ketua Panwaslu Padangpanjang saat dihubungi dari Padang.

Ia menjelaskan, saat deklarasi pada 10 Januari 2018 salah seorang ASN tersebut sebagai anggota pers dan menjalankan tugasnya sebagai fotografer di Pemerintah Padangpanjang.

“ASN inisial “APB” tersebut bertugas di lingkungan protokoler Pemko Padangpanjang, Panwaslu ada bukti foto ketika ASN tersebut hadir namun tidak pakai baju dinas,”katanya.

Ketika diminta klarifikasi, tambah Syaiful ASN tersebut mengakui bahwa kegiatan pendokumentasian dimaksud merupakan tugas yang bersangkutan sebagai anggota Pers/wartawan. Tetapi ASN seharus mengetahui dan menyadari bahwa meskipun berpropesi sebagai pers, bukan berarti dapat berbuat bebas melakukan kegiatan peliputan yang mengarah pada berpolitik praktis.

“Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh “APB” menghadiri deklarasi hingga pendaftaran bakal calon ke KPU Kota Padangpanjang, sekaligus melakukan pendokumentasian kegiatan salah satu bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Padangpanjang merupakan tindakan dapat dipresepsikan sebagai kegiatan keberpihakan dana menguntungkan salah satu bakal pasangan cawako dan cawawako Padangpanjang,”tegas Syaiful.

Berdasarkan hasil temukan, klarifikasi dan bukti-bukti diperoleh, tambah Syaiful Hadi, maka Panwaslu Kota Padangpanjang menyimpulkan ASN inisial “APB” diduga telah melanggar ketentuan netralitas AS sebagaiman diatur dalam UU ASN No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4 Huruf d bahwa dalam menjalankan tugas ASN harus bekerja secara profesional dan tidak berpihak sebagaiman diatur dalam Surat Menteri Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No B7/M.SM.00.00/2017 huruf C angka 1 poin d.

Ia menambahkan, atas dasa itu Panwaslu Kota Padangpanjang memberikan surat pada Komisi ASN terkait dugaaan ASN Padangpanjang tidak netral

“Setelah melakukan kajian pada 21 Januari 2018 melalui Bawaslu dikirim surat ke Komisi ASN untuk dilakukan tindakan,”imbuhnya.

Ia menyatakan, sesuai ketentuan pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode prilaku pegawai ASN, maka Panwaslu Padangpanjang juga memberikan rekomendasi kepada Walikota Padangpanjang sebagai pejabat Pembina Kepegawaian untuk diberikan sangsi moral berupa pernyataan secara terbuka kepada ASN inisial “APB” yang pelaksaannya mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinana Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

“Meminta pada Walikota Padang melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarahkan pada keberpihakan atau konfilik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018,”katanya.

Ia menjelaskan, sebagaiman diketahui ASN propesi yang harus dimormati dan salah satu penyelenggara manajemen berazskan netralitas (tidak berpihak pada salah satu pihak atau golongan) ASN bebas dari intervensi politik.

“ASN apabila melaksanakan tugas kedinasan untuk meliput kegiatan deklarasi dan pendaftaran calon, seharusnya atas seizin pimpinan atau penugasan secara resmi dan tetap memakai dinas karena pada saat jam kerja,”ungkapnya.

Tugas peliputan seharusnya bukan hanya pada salah satu bakal pasangan calon tetapi juga bakal calon lainnya. Sehingga tindak yang dilakukan tidak ada indikasi keberpihakan dan konflik kepentingan apalagi salah satu bakal adalah atasan yang bersangkutan (walikota/wakil walikota). Tindakan tersebut sudah termasuk berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukan sebagaiman disebutkan dalam Surat Edaran KASN dan MenPANRB.

Seluruh ASN tanpa kecuali seharusnya mematuhi aturan, karena sejak mengembang profesi sebagai ASN yang setiap pegawai terikat dengan aturan yang mengatur etika dan prilaku yang harus dijaga dan dipatuhi/ditaati dalam pergaulan hidup sehari-hari.

“Bagi ASN melakukan pelanggaran etika diberikan sangsi moral sebagaiman diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PNS dijatuhkan sanksi disiplin sebagaiman diatur dalam ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010,”tegas Syaiful.

Sementara itu terkait dugaan salah seorang ASN di lingkungan Pemko Padangpanjang diduga melanggar kode etik ketika dikonfirmasi pada Sabtu (23/2), Irwan PJ Wako Padangpanjang menjawab sedang ada rapat dinas.

“Setelah rapat nanti akan dihubungi lagi, tunggu aja telpon dari saya,”katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*