HAKIM DISSETING OPINION TERHADAP PUTUSAN BASKO

Padang-today.com – Putusan majelis hakim berbeda pendapat dalam vonis terhadap Basrial Koto (Basko) pemilik PT Basko dalam perkara pemalsuan surat untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 200, HGB No. 201, dan HGB no. 205, terhadap sebidang tanah milik PT. KAI yang berada di belakang PT. Basko, Jalan Prof Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Dalam pembacaan putusan persidangan Ketua majelis hakim Sutedjo dan Agnes Sinaga berpendapat perbuatan Basko memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan jaksa yakni Pasal 263 ayat (1). Namun, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pidananya.

Maka Basko dinyatakan lepas (onslag van recht vervolging) dari segala tuntutan jaksa,”ungkap ketua majelis hakim Sutedjo saat membacakan pertimbangan dan dibenarkan oleh Agnes Sinaga.

Sedangkan satu hakim yakni Ari Muladi sebagai hakim anggota berbeda pandangan (dissenting opinion) dalam putusan itu.

Ari menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa di dalam pasal 263 ayat (1).

Terhadap putusan majelis hakim, JPU Mulyadi Sajaen pada Kejaksaan Tinggi (kejati) berdasarkan aturan, wajib untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, majelis menunggu selama 7 hari untuk pernyataan kasasi tersebut.

“Kami akan mengembalikan kepada atasan dan akan pikir-pikir sembari mempelajari putusan sesuai waktu yang diberikan hakim,” kata Mulyadi seusai pelaksanaan persidangan.

Sementara tempat terpisah Penasihat Hukum Basko, Fachmi menyatakan, akan menggunakan waktu untuk berpikir selama sepekan, sebagaimana telah dinyatakan majelis.

“Namun berdasarkan putusan itu, perbuatan Basko sama sekali tidak memenuhi unsur perbuatan pidana,”katanya.

Tidak ada perbuatan hukum pidananya, berdasarkan Pasal 191 KUHAP, lepas dari tuntutan hukum.

“Walaupun unsurnya terbukti, itu berarti salah ranahnya,”imbuh Fachmi didampingi anggota tim PH Irawan.

Sebelumnya terdakwa Basko dituntut selama 3 tahun kurungan penjara. Kemudian perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 263 pasal (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

Dengan hal yang memberatkan yakni, perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT KAI ebih kurang Rp 2 miliar. Kemudian dalam persidangan terdakwa pun tidak mengakui perbuatannya. Sementara yang meringankan tuntutan, bahwa terdakwa bersikap kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Dakwaan jaksa disebutkan, kasus yang menyeret nama pengusaha Basko itu berawal dari laporan PT. KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, pada 2011, dengan nomor laporan polisi LP/194/XI/2011/SPKT-SBR.

Dalam laporan disebutkan bahwa pihak Basko diduga telah membuat surat palsu untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 200, HGB No. 201, dan HGB no. 205, terhadap sebidang tanah milik PT. KAI yang berada di belakang PT. BASKO, Jalan Prof Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, akhirnya berkas kasus itu dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa pada 8 September 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*