Hakim Vonis Bebas Mantan Kepsek SMKN 2 Solok

 

Padang-today.com – Mantan Kepala SMK Negeri 2 Kota Solok, Abdul Hadi (58 tahun), divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dimana tidak terbukti melakukan tindak pidana, dugaan korupsi berupa pungutan liar.

“Majelis hakim menilai bahwa tidak ada unsur perbuatan, memaksa orang lain,” kata Hakim Ketua Sidang Agus Komarudin beranggotakan Perry Desmarera dan Elysiah Plorence, saat membacakan amar putusannya.

Majelis hakim pun juga, memerintah kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan dan memulihkan hak-haknya terdakwa.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Rianti cs menerima hasil putusan tersebut. ” Kami dari tim PH terdakwa, sangat menerima putusan dari majelis hakim,” ujarnya.

Sementara itu, JPU pada Kejaksaan Negeri Solok, Teddy Arhan akan mengajukan kasasi.

“Terhadap putusan majelis hakim tersebut, kami akan melakukan kasasi,” imbuhnya.

Terdakwa memakai peci langsung sujud syukur setelah mendengarkan putusan bebas dari majelis hakim tipikor Padang.
Tak hanya itu, ruang sidang pun dipadati oleh rekan-rekan terdakwa. Suara takbir pun berkumandang di dalam ruang sidang, serta isak tangis pun juga terdengar. Keluarga terdakwa dan rekan-rekannya pun, saling berpelukan.

Pada persidangan sebelumnya, terdakwa dituntut oleh JPU dengan hukuman pidana selama empat tahun, denda Rp 200 juta dan subsider tiga bulan kurungan penjara.

Dalam berita sebelumnya, terdakwa Adbul Hadi yang merupakan Kepala Sekolah SMK 2 Kota Solok, terjerat kasus pungutan liar (pugli). Saat ditangkap oleh polisi, tim saber pungli menyita uang tunai senilai Rp 219.338.523.

Penangkapan pungli tersebut, berdasarkan laporan dari orang tua murid. Para orang tua murid keberatan atas iuran pendidikan yang ditetapkan SMK 2 Kota Solok.

Adapun besaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah yakninya Rp 1.920.000 pertahun atau Rp 1.60.000 perbulan bagi yang mampu. Sedangkan bagi kurang mampu yakninya Rp 1.200.000 per tahun atau 100.000 perbulan.

Iuran tersebut wajib dibayarkan untuk, syarat mengambil keterangan lulusan atau ijazah sementara bagi kelas 12, jika tidak dibayar maka siswa tidak dapat ujian nasional.

Bahwa pembayaran tersebut, langsung dibayarkan ke guru atau melalui transfer. Dari total pungli, yang sudah digunakan adalah Rp 692.003.756 dan yang belum digunakan Rp 219.338.523. Punggutan tersebut berasal total 890 orang siswa, dibagi menjadi beberapa kelas. (dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas