Harapan Menggantung Pada Revisi PP 99/2012

Di Tengah Harapkan Revisi PP Nomor 99, Lomba Trompah Panjang Napi Berlangsung Semarak

Di Tengah Harapkan Revisi PP Nomor 99, Lomba Trompah Panjang Napi Berlangsung Semarak

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Ruang pembatas antara kantor UPT Pemasyarakatan LP Kelas II B Payakumbuh yang berukuran sekitar 12 X 25 meter berlantai keramik, menjadi tempat lomba domino bagi napi yang sengaja digelar untuk peringatan HUT RI ke 71.

Kecerian tetap tampak dari wajah-wajah orang kurungan negara ini, meski tetap menangung beban masa hukuman yang berbeda satu sama lainnya. Namun saat itu, kejahatan yang dilakukan tidak membedakan para napi untuk saling berbaur melepas kekangan dibalik jeruji besi yang menjadi keseharian selama menjalani hukuman.

“Kita sedang mengadakan lomba domino untuk para Napi dalam rangka HUT RI kali ini. Senin(15/8) depan kita mengadakan lomba Trompah Panjang seluruh Indonesia,”ucap Kepala Lapas Kelas II B Payakumbuh, Agus Prakosa kepada Padang Ekspres yang diundang hadir secara khusus melihat persiapan peringatan HUT kemerdekaan, Sabtu(13/8) akhir pekan lalu.

Diawali lagu “Hari Merdeka” yang dilaksanakan serentak, Senin(15/8) pukul 07.00 WIB, 08.00 Wita dan pukul 09.00 WIT itu, sekitar 30 orang napi berseragam warna Biru lengkap dengan celana tradisional Khas Minangkabau untuk permainan Randai dan pengikat kepala yang disebut Deta menjadi atribut para warga pemasyarakatan.

Dipimpin langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly melalui telcomfrence menggunakan aplikasi zoom, serentak para napi ikut bernyanyi sekaligus mendengarkan pidato menteri sebelum menggelar lomba Trompah Panjang dari kayu yang biasa disebut warga Payakumbuh Limapuluh Kota dengan nama Tangkelek.

Kegembiraan, menikmati seidkit kebebasan saat itu mengingatkan kepada warga pemasyarakatan, menjalani hukuman kurungan bukan hal yang mudah untuk dijalani sebagai konsekwensi kejahatan yang telah dilakukan.

Selain diberi sedikit kebebasan, harapan mendapatkan remisi juga menjadi semangat bagi para napi mengingat hari kemerdekaan.”Saat ini, kita mengusulkan 129 remisi HUT Kemerdakaan untuk para napi,” ungkap Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II B Payakumbuh, Agus Prakosa didampingi Kepala Urusan Umum, Yondri, Senin lalu.

Lapas yang kini dihuni sebanyak 233 orang warga pemasyarakatan itu, kata Kalapas, menjadi lapas dengan over kapasitas terparah di Sumatera Barat. Sebab dari daya tampung yang hanya sekitar 59 orang, LP Kelas II B Payakumbuh sudah over kapasitas hingga 415 persen.

“Begitulah kondisinya saat ini, sementara petugas kita termasuk Kalapas hanya berjumlah puluhan orang saja,”ucap Kalapas saat diwawancarai Padang Ekspres di LP yang berada di pusat Kota Payakumbuh itu.

Disisi lain, terkait soal remisi yang kini masih menjadi harapan para napi untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Sebab syarat dalam PP dirasa para napi terlalu berat khusus untuk napi, Narkoba dan napi Korupsi yang hukumanya minimal 5 tahun.

“Mendengar pidato Bapak Menteri Hukum dan HAM, kita sedikit merasa lega. Mudah-mudahan segera di berlakukan revisinya dalam waktu dekat,”ungkap Rafdinar, satu-satunya napi kasus korupsi yang ada di lapas Payakumbuh, Senin lalu.

Hal yang sama juga menjadi jeritan , Ranggi, pemuda 21 tahun yang gagal menikah akibat kedapatan memiliki narkoba. Masa hukumannya 5 tahun 2 bulan menjadikan Ranggi tidak bisa mendapatkan remisi tahunan seperti HUT RI atau hari besar keagamaan.

“Saya sangat berharap, syarat yang berat dalam PP 99 itu memang segera direvisi oleh Menkum HAM. Sehingga kami seperti napi lainya juga mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara,”sebut Ranggi dari balik jeruji.

Menjawab hal itu, Kalapas yang didampingi Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Kerja (Kasibingiatja) LP Payakumbuh, Iskandar menyebutkan, sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2011 ini, ada sejumlah kejahatan yang benar-benar tidak mendapatkan keringan masa hukuman atau remisi.

“Syarat itulah yang sangat berat bagi napi untuk bisa dilaksanakan. PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.”ucap Kalapas Kelas II B Payakumbuh ini didampingi Kasibingiatja LP Kelas II B Payakumbuh, Iskandar.

Pada pasal 34 A poin (1), Kata Kalapas, pemberian remisi yang dipidana karena, terorisme, narkotika dan perkursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi sejumlah syarat yang cukup berat.

“Bagi Koruptor, harus bersedia bekerjasama membantu penegak hukum membongkar perkara pidana yang dilakukan, telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan keputusan pengadilan. Kemudian untuk pidana narkotika, remisi hanya berlaku untuk pidana penjara paling singkat 5 tahun. Artinya bagi yang diatas 5 tahun tidak mendapatkan remisi,”jelas Kalapas.

Hanya saja, informasi terbaru soal revisi PP nomor 99 tahun 2012 yang awalnya akan dikembalikan menggunakan PP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta tidak dilakukan revisi dan suratnya sudah ditembuskan ke Presiden RI.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*