Hari Ini Jero Wacik Tidak Menghadiri Jadwal Pemeriksaan Di KPK

KPK

KPK

PADANGTODAY.COM – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, hari ini tidak menghadiri jadwal pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mestinya, Jero hari ini diperiksa sebagai tersangka pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM 2011-2013.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, penyidik akan memanggil kembali politikus Partai Demokrat itu. Meskipun, tim kuasa hukum Jero sudah memberikan surat permohonan tidak diperiksa sampai tahapan praperadilannya selesai.

“Akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan. Sebaiknya pak JW hadir untuk diperiksa,” singkat Johan saat dihubungi, Jakarta, Senin (13/4).

Sebelumnya, tim kuasa hukum Jero Wacik, Hinca Panjaitan mendatangi KPK menyerahkan surat keterangan kliennya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan. Selain itu, Hinca meminta KPK tidak memeriksa Jero sampai sidang praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai.

“Kami sampaikan surat Jero Wacik tidak bisa hadir sebab masih mengikuti praperadilan dan kami mohon Jero Wacik tidak dipanggil sebelum praperadilan selesai. Alasan hari ini cukup jelas yaitu demi hukum,” kata Hinca.

Jero Wacik disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHPidana. Dia diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait jabatannya. Modusnya yakni pasca dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero meminta tambahan dana operasional menteri (DOM). Sebab, Jero merasa dana operasional itu tidak mencukupi.

Atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu diduga digunakan Jero buat kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Tetapi, angka tersebut masih bisa bertambah.

KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) pada 2008 sampai 2011. Dia diduga secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menyalahgunakan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar, ketika dia menjabat sebagai Menteri.

Atas perbuatannya tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 7 miliar. Politikus Demokrat ini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ary/uil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*