Hurisna Jamhur: Pembiaran Kasus Tanah KTP, Bisa Jadi Bom Waktu

Juru Bicara Fraksi PAN, Hurisna Jamhur. S.Pd

Juru Bicara Fraksi PAN, Hurisna Jamhur. S.Pd

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Upaya untuk mempertanyakan penyelesaian masalah tanah masyarakat Kelurahan Payolansek, Kelurahan Padang Tinggi dan Kelurahan Tanjung Gadang, yang terkena dampak proyek Konsulidasi Tanah Perkotaan (KTP), ternyata masih terus disuarakan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Payakumbuh.

Buktinya, melalui juru bicaranya, Hurisna Jamhur, dalam pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna DPRD terhadap Ranperda Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017, Fraksi PAN terus mendesak pihak Pemko untuk menuntaskan masalah tanah KTP yang sudah meresahkan masyaralat yang ada di tiga kelurahan tersebut.

“ Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa ganti rugi melalui program proyek KTP, namun kenapa sampai saat ini masyarakat yang telah menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi dan secara suka rela itu, ternyata masih menyisakan banyak persoalan seperti sertifikat ganda, ada sertifikat tapi tidak ada tanahnya. Sedangkan paling disesalkan masyarakat adalah , tanah mereka telah diserahkan dan telah berubah fungsi  menjadi jalan, dranase atau fasilitas umum lainnya, namun instansi teknis seolah-olah lepas tangan membiarkan masalah tersebut, tanpa ada usaha penyelesaiannya. Kami khawatir, pembiaran persoalan tersebut bisa menjadi bom waktu ,” ujar Hurisna Jamhur.

Menjawab pertanyaan  Fraksi PAN, Plt. Walikota Priadi Syukur, menjelaskan bahwa, langkah-langkah penyelesaaian persoilan tanah eks KTP tersebut, Pemko akan melakukan pendataan kembali pemilik tanah yang terkena konsolidasi tanah perkotaan di tiga kelurahan tersebut untuk mengindentifikasi tanah yang te;ah disertifikasi dan yang belum.

Disamping itu, ulas Periaidi Syukur, akan dilakukan kerjasama dengan kamtor ATR/BPN Kota Payakumbuh untuk mensertifikasi tanah tersebut menurut rencana petak bidang KTP.

“ Terdapatnya perbedaan kondisi dilapangan dengan rencana peta bidang tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan pembuatan renana peta bidang baru secara digital, sehingga mempermudah untuk mengelola persil tanah apabila ada perubahan rencana dan masyarakat yang tidak sesuai dengan hasil peta bidang tersebut,” pungkas Priadi Syukur.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*