Hutan Konservasi Di Tanjung Bonai Dirusak, BKSDA Minta Masyarakat Hentikan Aktivitas

Fhoto : Tim BKSDA Resort Tanah Datar didampingi Kapolsek Lintau Buo Utara Iptu. Yonefaeria bersama masyarakat Nagari Tanjung Bonai saat menelusuri Hutan Konservasi yang diduga dirusak warga. (Ddy)

Tanah Datar, www.padang-today.com,- Pengrusakan hutan di kawasan Gunung Gadang, Jorong Tanjung Madang dan Sapta Marga Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar terbukti. Setelah tim BKSDA Kabuputen Tanah Datar mencek lokasi Hutan Konservasi tersebut bersama masyarakat dan pihak kepolisian, Selasa (30/01/18).

BKSDA Resort Tanah Datar Ansyarul, Kapolsek Lintau Buo Utara Iptu. Yonefaeria, Kepala Jorong dua korong itu bersama masyarakat setempat, menyusuri Hutan Konservasi yang diduga dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ansyarul mengatakan, tim menemukan 3 titik ladang masyarakat yang termasuk di dalam Kawasan Hutan Konservasi Kabupaten Tanah Datar setelah diuji melalui GPS, dan tumpukan kayu olahan yang diduga berasal dari hutan kawasan.

“Temuan kayu tersebut untuk sementara kita akan lakukan observasi ulang berdasarkan tunggul kayu yang ada disekitar hutan. Juga akan mencocokkan data yang ada di kantor dengan GPS hasil survey di Lapangan,” jelas Ansyarul.

Untuk hal ini katanya, pihaknya masih melakukan Tindakan persuasif  terhadap Masyarakat yang membuat ladang di Kawasan Hutan Konservasi tersebut. Mungkin jelas Ansyarul, ini semua ketidak tahuan warga tentang batas batas hutan konservasi dan pihaknya berharap pihak nagari segera melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya.

Lebih lanjut Ansyarul mengatakan, untuk mengantisipasi ini perlu melibatkan semua pihak, termasuk BKSDA, Kehutanan dan pihak pemerintahan nagari yang akan diberitahukan temuan ini.

Fhoto : Kapolsek Lintau Buo Utara Iptu. Yonefaeria menunjuk tumpukan kayu yang diduga berasal dari hutan kawasan. (ddy)

Sementara itu, Perwakilan masyarakat Nagari Tanjung Bonai diketuai Aldoris mengatakan, bahwa BKSDA dan Kehutanan seharusnya menjalin sinkronisasi dengan pihak terkait dalam menentukan batas hutan.

“Seharusnya, BKSDA dan Kehutanan menjalin sinkronisasi dengan pihak terkait dalam menentukan batas hutan, karena Nagari Tanjung Bonai berpotensi sekali pembalakan liar, karena berbatasan dengan hutan lindung dan hutan kawasan,” jelas Aldoris.

Ia menambahkan, pihak terkait bersama nagari perlu kembali memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, tentang bagaimana aturan dan tata cara kelola hutan, dan tata kelola penebangan.

“Nagari harus segera bertindak dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak terkait agar konflik masyarakat bisa direda, dimana hutan ulayat, lindung dan kawasan. Dan berkoordinasi dalam membuat alas hak atau izin tebang dengan kehutanan agar masyarakat tidak terjerat dalam ranah hukum,” pungkas Aldoris.(ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas