ICW Pilih DKI Jakarta Jadi Provinsi Anti Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan di acara peringatan hari down syndrome sedunia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan di acara peringatan hari down syndrome sedunia.

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Indonesia Corruption Watch (ICW) memilih DKI Jakarta menjadi provinsi anti korupsi dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Koordinator ICW, Ade Irawan mengaku memiliki posisi strategis untuk mengawasi tindak korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami lihat ada harapan yang besar. Faktor kepemimpinan penting untuk melawan korupsi. Kalau pemimpin bersih, bawahannya juga akan bersih, jadi kepemimpinan adalah faktor kunci,” kata Ade dalam diskusi publik, “Jakarta Menolak Gratifikasi”, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).

Selama ini, lanjut dia, pihak yang paling banyak berhadapan dengan aparat penegak hukum adalah aparat birokrasi, yakni sebanyak 3.100 kasus.

Biasanya, lanjut dia, korupsi ini tidak dilakukan sendiri. Melainkan karena faktor tekanan dari pimpinan maupun atasan. Sehingga, tak sedikit pegawai yang dipaksa melakukan setoran pada pimpinannya.

Sementara itu, di Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menegaskan kepada para pegawai agar menjauhi tindak korupsi. Siapapun yang terlibat korupsi, Basuki tidak segan memecat pegawai serta memproses mereka secara hukum.

“Sehingga kami harap Jakarta jadi percontohan. Karena selama ini kami dijejali daerah-daerah yang busuk dan Jakarta ini bisa beri harapan,” kata Ade.

Lebih lanjut, melalui pembentukan unit tersebut, ia berharap pemberian gratifikasi kepada pegawai dan pejabat DKI bisa diantisipasi. Karena pemberian gratifikasi merupakan awal terjadinya tindak korupsi.

Pembentukan unit itu berada di bawah pengelolaan ICW bersama Inspektorat DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kesempatan yang sama menjelaskan untuk tetap melakukan transparansi dalam pemerintahannya.

Contohnya adalah dengan menerapkan e-budgeting saat menyusun APBD serta menerapkan transaksi non tunai dalam sejumlah kegiatan. Seluruh transaksi di atas Rp 25 juta tidak boleh ditarik kontan. Hal ini akan memudahkan dalam pengawasan transaksi keuangan.

“Jadi dengan transparansi dan cash management system kita bisa monitor semua transaksi uang kita dengan baik. Itu idenya di situ,” ujar Basuki. Dalam kesempatan itu, turut hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam T. Malik.

(Kurnia Sari Aziza/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*