Ini Kata Pakar Soal Peluang Penerapan Hukum Adat Minangkabau

 

    Padang-today.com – Hukum Adat Minangkabau (HAMk) bisa diberlakukan di Sumatera Barat, khususnya di tingkat suku/kaum dan nagari, sepanjang tidak diatur dengan tegas oleh hukum positif.

   Demikian ditegaskan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Gamawan Fauzi Dt Rajo Nan Sati kepada wartawan.

“Hukum adat berlaku sepanjang tidak diatur dengan tegas oleh hukum positif, misalnya soal hak-hak perdata adat. Tapi kalau hukum pidana, berlaku hukum positif/nasional,” tutur Gamawan Fauzi Dt Rajo Nan Sati.

Mantan Mendagri ini ditanya terkait akan dilaksanakannya Diskusi Duduak Baropok Aplikasi HAMk yang bakal digelar oleh Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM), sebuah organisasi masyarakat (Ormas) yang terdaftar di Kemenkumham RI. Kegiatan dimaksud akan digelar Minggu (1/9) bertempat di Istana Bung Hatta Bukittinggi.

    Dalam hal penerapannya, tukuk Dt Rajo Nan Sati, diserahkan pada kewenangan hakim. “Tapi mestinya hakim bijaksana dalam memutus. Prinsip The living law of the people mesti diperhatikan. Itu salah satu tugas hakim,” ujarnya.

   Apakah HAMk bisa diformalkan dalam pengertian tidak hanya sebatas peran hakim saja, terutama jika merujuk pada pasal 18b ayat 2 UUD 45 yang mengakui kesatuan masyarakat adat sepanjang masih ada, Gamawan Fauzi Dt Rajo Nan Sati menilai peluang itu sudah dibuka sebagaimana diatur dalam UU 6/2014 tentang desa.

“Itu sudah dijawab di UU Desa. Kecuali hukum pidana yang ada mau berubah dengan memasukkan aspek hukum adat, bila ada keinginan dari pemerintah,” pungkasnya.

   Saat ini UU 5/2014 hanya memberi pilihan (opsional) kepada masyarakat adat untuk memilih sebagai “desa pemerintahan” atau “desa adat”, sehingga timbul dilema manakala yang dipilih adalah “desa adat” lantaran operasional pemerintahan dikerjakan oleh pemangku adat. Untuk itu perlu jalan tengah, yakni apabila dipilih “desa pemerintahan”  tetapi adat dan budaya serta hukum adat bisa pula secara legal diterapkan.

“Ini bisa dipilih keduanya, seperti di Bali. Tergantung sikap pemprov. Diatur melalui Perda Provinsi saja,” pungkas Gamawan Fauzi Dt Rajo Nan Sati.

     Agak berbeda dengan itu, pakar hukum Universitas Andalas (Unand), Prof Yaswirman menyebutkan kalau hukum adat diformalkan tentu bukan hukum adat lagi. Karena bentuk aslinya (hukum adat) hukum tidak tertulis.

  “Sepertinya kalau diformalkan maka keaslian hukum adat akan hilang. Karena itu cara-cara rekognisi dan akomodasi yang harus dilakukan adalah memasukkannya ke dalam produk hukum perundang-undangan. Nilai-nilai universalnya yang harus digali. Misalnya dalam bidang hukum keluarga, tanah, waris, pengelolaan SDA, termasuk sanksi sosial dalam tindak pidana,” ujar Prof Yaswirman memberi usul.(*rel/dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas