Inilah 3 Kepala Daerah Yang Tolak Pilkada Via DPRD

bima-arya-kemunduran-demokrasi-rev1Jakarta, PADANGTODAY.com – Koalisi Merah Putih yang dimotori Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN dan Partai Demokrat sepakat menginginkan kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Sedangkan pembahasan di tingkat panitia kerja Komisi II DPR masih memunculkan tiga opsi dan belum ada kesepakatan. Jika sampai deadlock, opsi yang ada akan dibawa ke rapat paripurna dengan sistem pengambilan suara terbanyak.

Jika hal seperti itu yang terjadi, Koalisi Merah Putih memiliki anggota yang lebih banyak dibandingkan kubu penolak. Sejumlah pihak mengatakan demokrasi Indonesia akan mundur ke era sebelum reformasi.

Berbeda dengan sikap parpol anggota Koalisi Merah Putih yang mendukungnya, para kepala daerah menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. Berikut rangkumannya:

1.Ahok: Itu pikiran pengecut
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mudah mengganti sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, menjadi tidak langsung. Sebab pemilihan secara tidak langsung riskan dengan adanya kolusi.

Menurut Ahok, tugas anggota dewan hanya mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh eksekutif, bukan untuk memilih atau memberhentikannya. Pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat, walaupun harus melalui legislatif.

“Bukan rawan korupsi, kongkalikong ‘bermain’, sapi perah. Dia enggak pernah ngurusin rakyat cuma ngurusin DPRD. Tiap tahun kan ada pertanggungjawaban ke DPRD bukan ke rakyat. Jadi dipilih rakyat paling benar. DPRD yang mengawasi. DPRD juga dipilih oleh rakyat,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Selain itu, mantan bupati Belitung Timur ini menilai substansi RUU Pilkada tidak semudah itu. Sebab ada ratifikasi setelah konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pemberantasan korupsi. Sehingga jika seseorang tidak dapat membuktikan kekayaannya, maka mustahil menjadi pejabat daerah.

“Tolong yang ngusulkan itu (RUU Pilkada) jangan munafik saya bilang. Kita sudah ada ratifikasi konferensi PBB melawan korupsi. Di situ harus dicantumkan siapa yang tidak. Bisa membuktikan harta darimana disita dan gak boleh jadi pejabat,” tegasnya.

“Jadi mau ubah ini (UU Pilkada) tuh tanggung. Substansi persoalan bangsa ini itu karena semua orang korupsi. Harus ubah dong persyaratan mau jadi pejabat, harus buktikan terbalik hartanya. Nyogok rakyat repot, gua itung-itung lebih hemat nyogok anggota dewan doang. Itu mah bukan negarawan. Pengecut. Pikiran pengecut,” tambah Ahok.

2.Ridwan Kamil: Saya ini produk pemilu
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak berkomentar banyak ihwal usulan pilkada langsung atau dipilih DPRD. Emil, begitu akrab disapa, menyebut dirinya adalah produk demokrasi. Dia menang dalam Pilkada 2013 karena diusung Gerindra dan PKS.

“Saya belum bisa banyak komentar dalam artian seperti apa. Saya cuma menyampaikan, kalau saya ini produk pemilu. Kalau tidak pemilu mungkin saya enggak jadi wali kota, karena kursi PKS dan Gerindra cuma 12. Kalau voting pasti kalah,” kata Emil di Bandung, Senin (8/9).

Menurut dia, tidak semua sistem berdampak buruk. “Jadi artinya semua sistem ada plus minusnya,” katanya.

Namun demikian, dia melanjutkan, dengan orang yang tidak memiliki partai, kans menjadi kepala daerah jika diselenggarakan lewat pemilu cukup besar. Dalam artian akan memiliki peluang sama dengan orang partai.

“Kalau yang diusung non partai akan lebih besar jika pilkada langsung, kan yang jadi masalah proses seleksinya. Kalau (dipilih) DPRD ini bisa menghasilkan kualitas calon yang diharapkan rakyat atau tidak,” ujarnya.
3.Bima Arya: Kemunduran demokrasi
Wali Kota Bogor Bima Arya menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. Di menyebut proses itu sebagai titik kemunduran demokrasi. Menurutnya demokrasi menjadi tak bermakna.

“Saya melihat keinginan untuk kembali ke sistem di mana kepala daerah diputuskan oleh DPRD itu adalah langkah mundur,” kata Bima di Jakarta.

Dalam pilkada langsung, Bima menilai, rakyat menjadi aktor utama dan memiliki saham untuk bisa mengoreksi kinerja kepala daerah dalam mengawal demokrasi dari awal hingga akhir. Jika pilkada dikembalikan kepada DPRD, manifestasi rakyat dalam keterlibatan demokrasi tidak terjadi.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*