Inilah Hasil Klarifikasi Terkait Dugaan Pungli

stop-pungli
PADANG, PADANGTODAY.com– Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan pertemuan klarifikasi pada tanggal 19 September 2014 dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMP 31 Kota Padang terkait dugaan maladministrasi permintaan uang diluar ketentuan di SMP 31 Kota Padang.

Advertisements

Adapun hasil klarifikasi sebagai berikut; Dalam penjelasan Kepala Sekolah bersama Komite dan pemeriksaan dokumen/salinan rapat komite, rapat Komite tanggal 8 September 2014  telah menetapkan uang pembangunan sejumlah Rp.250.000,-. uang pembangunan di pungut terhadap 552 orangtua/wali murid yang di anggap mampu dari 774 orangtua /wali murid, uang pembangunan ditentukan jumlahnya minimal 250.000/siswa dan waktu pembayaran dua kali cicilan.

Pungutan di batalkan karena  tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas No.44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah dilarang melakukan pungutan namun dapat meminta sumbangan yang tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Bahwa SMP 31 Padang menyelenggaran kursus sukses UN untuk kelas III di luar jam pembelajaran formal dengan ketentuan sumbangan sebesar Rp.60.000,-/bulan, Siswa tidak dipaksa untuk mengikuti kursus tersebut.

Kepala sekolah bersama komite akan membatalkan pungutan uang pembangunan tersebut dan menyampaikan surat pembatalan pungutan kepada masing-masing orangtua/wali murid  SMP 31 kota Padang. Selanjutnya, Kepala Sekolah bersama Komite akan menghimpun pembiayaan pendidikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Masih banyak cara legal lainnya untuk membantu minimnya biaya pendidikan di sekolah negeri Bisa berupa penambahan uang operasional sekolah dari APBD, sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan dasar selain orang tua, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, hingga bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Tapi sungguh ini memerlukan leadership Kepala Sekolah yang baik dan Komite Sekolah yang kreatif. Tidak banyak Kepsek dan Komite yang bisa melakukan hal demikian.

Sekarang ini banyak pihak mencoba mengaburkan pengertian pungutan dan sumbangan agar tetap bisa memungut uang dari orang tua walaupun sudah di larang dan dicanangkan gratis.

Disdik harus mengawasi Dinas Pendidikan melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolalan sumber biaya pendidikan baik yang bersumber dari APBN, ABPD apalagi yang bersumber dari wali murid atau masyarakat.

Sekolah itu di awal tahun pembelajaran harusnya membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan  yang biasa disebut dengan RKA. RKA mestinya diperiksa atau disetujui oleh Dinas Pendidikan, dari situ Dinas Pendidikan bisa tau mana yang pungli mana yang sumbangan yang tidak memaksa dan memberatkan masyarakat.

Sekolah tidak boleh di biarkan begitu saja menyusun dan mengelola keuangannya sendiri, pembiaran inilah yang menyebabkan sekolah terjerembab dan membiayai proses belajar dengan cara yang illegal.(dil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*