Inilah Strategi SBY-Boediono Dalam Mengentaskan Kemiskinan

program-perlindungan-sosial-rev1Jakarta, PADANGTODAY.com – Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chavez menyatakan, pada 1999, tingkat kemiskinan mencapai 24 persen populasi penduduk. Data terakhir pada triwulan I 2014 tinggal menyisakan 11,3 persen.

Advertisements

Bank Dunia memuji pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, sebagai administrasi paling berhasil sepanjang sejarah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.

“Lebih dari separuh populasi miskin berhasil dientaskan. Ini adalah sebuah capaian ekonomi yang luar biasa, berkat kepemimpinan kuat dan demokrasi yang bertumbuh,” kata Rodrigo.

Selain Bank Dunia, Food and Agriculture Organization (FAO) juga memberi penghargaan pada pemerintah SBY dan Boediono karena telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan. FAO menilai pemerintah berhasil menjalankan program Milenium Development Goals (MDGs).

Presiden SBY sendiri telah mengakui pemerintah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 4,5 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada 2009, terdapat 32 juta penduduk miskin atau 14 persen dari total penduduk Indonesia.

Tingkat kemiskinan menurun menjadi 11 persen atau sekitar 28 juta penduduk pada Maret 2014.

“Kita dapat menarik napas lega karena sejak 2004, angka kemiskinan terus menurun, walaupun sempat ada masa angka ini meningkat, khususnya 2005, karena krisis kenaikan harga minyak di dunia,” kata kepala negara saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69 di depan sidang bersama DPR dan DPD, Jakarta.

Kendati demikian, SBY mengaku tidak puas dengan angka penurunan kemiskinan tersebut. “Kita akan terus berupaya mencapai angka nol kemiskinan absolut di bumi Indonesia,” ucapnya.

Apa saja strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini?

1.Wujudkan program nyata pengentasan kemiskinan
Wakil Presiden Boediono mengungkapkan, salah satu kebijakan paling spesifik untuk menanggulangi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta bertumpu pada basis yang luas. Perwujudannya adalah menciptakan lapangan kerja yang produktif, serta memadai bagi angkatan kerja muda.

“Unsur-unsur utama kebijakan makro sudah ada dan sudah dilaksanakan di sini sejak orde baru. Barangkali kebijakan dasar cukup relevan dan tidak perlu diubah, yang diperbaiki adalah pelaksanaannya dalam praktik,” ungkap Boediono.

2.Membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan
Agar percepatan dan sasaran pengentasan kemiskinan tepat sampai ke tujuan, pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga ini dinilai Wakil Presiden Boediono telah berhasil dalam merumuskan dan melaksanakan program-program penghapusan kemiskinan.

“Sekretariat ini telah menjadi forum konsultasi dengan para staf, para ahli yang datang dari penjuru dunia, dengan tujuan pokok memperbaiki kinerja program kemiskinan di Indonesia,” papar Boediono.

3.Perbanyak program perlindungan sosial
Presiden SBY menyebut pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan kebijakan utama pemerintah. Untuk itu, pemerintah membuat serangkaian program perlindungan sosial.

Di antaranya, bantuan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat, bantuan siswa miskin, dan bantuan untuk lanjut usia dan cacat. Selain itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), “kita sudah jalankan sejak 2007 telah memperluas permodalan usaha mikro dan kecil,” kata Presiden.

Di luar itu, diakui Presiden, pemerintah juga telah mengintensifkan program air bersih, rumahan murah, penyediaan transportasi murah, serta bantuan untuk komunitas nelayan dan kaum miskin perkotaan.

“Pengalaman menunjukkan apapun situasi yang kita hadapi, dan terlebih ketika negara kita ikut terdampak dari krisis dunia, program-program pro-rakyat ini harus kita laksanakan dan bahkan kita tingkatkan.”

4 Strategi SBY-Boediono kurangi kemiskinan

Merdeka.com – Presiden SBY mengajak seluruh gubernur di Indonesia untuk ikut berperan dalam pembahasan pasca berakhirnya Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) pada 2015 mendatang.

Untuk melakukannya, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto membentuk Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca MDGs. Melalui tim itu lah, SBY mengharapkan agar para gubernur, perwakilan DPRD dan perwakilan masyarakat dan swasta dapat berkontribusi.

“Saudara agar bisa memberi kontribusi kepada komite, karena komite ini yang menyuarakan Indonesia dalam high level panel, toh negara kita harus punya posisi, tidak mungkin saya dan Pak Kuntoro bicarakan begitu saja dari kebijakan tanpa mendengar dari semua pemangku kepentingan,” ujar SBY.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*