Inilah Tahapan Sidang Gugatan Prabowo-Hatta Di MK

begini-tahapan-sidang-gugatan-prabowo-hatta-di-mkJakarta, PADANGTODAY.com – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan menggelar sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Pasangan nomor urut 1 itu menggugat hasil pilpres yang telah ditetapkan KPU karena telah terjadi pelanggaran masif, terstruktur, dan sistematis. Bagaimana tahapan persidangan akan berlangsung?

Berdasarkan jadwal sidang yang dirilis MK, persidangan dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES/XII/2014 itu akan dimulai pada pukul 09.30 WIB, Rabu (6/8). Pemohon PHPU Pilpres 2014 ini adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan kuasa pemohon Maqdir Ismail dkk. Sementara pihak termohon adalah KPU dan pihak terkait adalah pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurut peraturan persidangan PHPU di MK, sidang pertama akan dilakukan dengan agenda pemeriksaan perkara. Majelis hakim juga akan menentukan legal standing para pemohon sebelum memeriksa perkara.

Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu, jawaban termohon, keterangan pihak terkait apabila ada, dan pembuktian oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat melakukan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference) dan para pihak diperkenankan juga untuk mengajukan pemeriksaan para saksi melalui video conference dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada panel hakim yang memeriksa perkara a quo.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela yang terkait dengan penghitungan suara ulang.

Dalam persidangan PHPU alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada dapat berupa:
Keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.

Sedangkan alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:

Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota
Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota
Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi; g.Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau h. dokumen tertulis lainnya. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada tersebut adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil pilpres yang dimohonkan ke Mahkamah.
Masa persidangan hingga putusan PHPU pilpres diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;

Amar Putusan dapat menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam PMK 15.

b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah.

c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dewan perwakilan rakyat daerah setempat, Pemerintah, dan Pihak Terkait.

(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*