Inilah Tantangan Yang Dilontarkan Sejumlah Mantan Menteri Untuk Jokowi

-tekan-anggaran-subsidi-bbm-rev1Jakarta, PADANGTODAY.com – Banyak versi yang menceritakan kedigdayaan Indonesia di dunia internasional, ketika dipimpin Presiden Soekarno atau di era kepemimpinan Soeharto. Salah satunya diceritakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional, Sarwono Kusumaatmadja.

Dia menceritakan betapa pentingnya keberadaan Indonesia dalam perekonomian dunia. Banyak negara yang diklaim bergantung pada Indonesia.

Sarwono menceritakan, di era Presiden Soeharto pernah ada rencana menutup Selat Lombok untuk dipakai latihan militer. Namun rencana ini dikhawatirkan negara lain lantaran Selat Lombok adalah jalur perdagangan.

“Ada suatu saat Pak Harto mengumumkan ‘mohon maaf saya mau latihan militer di Selat Lombok dan akan saya tutup sementara’. Negara asing tidak bisa berbuat apa-apa, itu punya kita yang dilalui internasional pelayaran. Mereka (asing) langsung khawatir,” ucap Sarwono, di Jakarta, kemarin.

Berkebalikan dengan itu, Sarwono melihat saat ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak bekerja maksimal. Para anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dinilainya bekerja seperti event organizer.

“Di pemerintahan banyak lembaga kelakuannya seperti event organizer.’

Berangkat dari dua fenomena tersebut, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tantang untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Berikut adalah sejumlah tantangan yang dilontarkan oleh sejumlah mantan menteri.

1.Terjun langsung membangun tol laut
Sarwono menantang presiden terpilih Joko Widodo untuk turun tangan langsung mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Seperti yang digembar-gemborkan. Dia meminta agar kebijakan tidak diurus sepenuhnya oleh kementerian.

Sarwono khawatir, dengan cara kerja kementerian saat ini, target menjadikan Indonesia poros maritim dunia tidak akan terwujud.

“Banyak pekerjaan rumah yang dibenahi karena resistensi sangat besar dan dibutuhkan kepedulian presiden langsung dalam irisan kemaritiman, kepulauan dan kelautan,” katanya.

Sarwono mencontohkan kasus blok Ambalat sebagai bukti lemahnya kinerja kementerian dan penyelesaian persoalan langsung oleh presiden.

“Kasus blok Ambalat, negara tetangga pengen tahu kita meleng atau tidak. Kebetulan di sana ada migas juga. Ambalat itu sangat potensial masuk teritorial zona ekonomi eksklusif (ZEE).”

2.Lepas dari jerat utang luar negeri
Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang harus ditanggung presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Jokowi harus memikul utang luar negeri Indonesia yang per Juli 2014 sudah melebihi Rp 3.000 triliun.

Mantan menteri keuangan era Presiden Soeharto Fuad Bawazier menantang Jokowi serius menyelesaikan persoalan utang luar negeri. Dia mengaku punya beberapa cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari jerat utang. Salah satunya fokus menekan utang swasta.

“Kalau utang luar negeri swasta ya harus diatur oleh pemerintah dan BI. Jangan hanya ingin jadi negara predikat bebas tapi utang mereka (swasta) melebihi tuannya. Harus ada pengaturan sewajarnya,” ucap Fuad dalam diskusi di Jakarta, Senin (29/9).

Kemudian untuk utang asing pemerintah, Jokowi harus melakukan reformasi dalam APBN. Pembiayaan untuk anggaran belanja pemerintah harus dibebaskan dari mekanisme utang. Fuad menyebut, APBN zaman pemerintahan SBY banyak mengandalkan utang.

“Pemerintah pakai reformasi APBN. Sekarang tambah utang lagi gila-gilaan sama SBY. Tambah utang dan duitnya tidak tahu buat apa, yang penting ngutang. Harus benar-benar serius setop utang,” tegasnya.

3.Mencari solusi alternatif tekan anggaran subsidi BBM
Jokowi ditantang untuk mencari solusi alternatif menekan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Solusi itu di luar menaikkan harga BBM subsidi.

Fuad Bawazier menuturkan, ada satu hal yang membuat kepercayaan publik pada sosok Jokowi menjadi luntur. Itu terjadi jika Jokowi mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kebijakan ini bakal menjadi masalah besar karena dampak kenaikan harga BBM sangat besar.

“Dalam waktu singkat pengalaman SBY dulu akan terjadi lagi. Pada awalnya dukungan sangat tinggi tapi kepercayaan publik akan tergerus lebih cepat lagi ketika Jokowi menaikkan harga BBM. APBN dari dulu juga diatur defisit.”

Fuad menyebut ada kepentingan asing yang mendesak Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*