Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota

Pro Aktif, Efektif dan Efisien Demi Kemajuan Pembangunan Limapuluh Kota

 

Bupati Alis Marajo saat meresmikan gedung baru Kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

Bupati Alis Marajo saat meresmikan gedung baru Kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota punya tugas penting dan kekuasaan yang tinggi atas berjalannya pembangunan secara baik. Tugas Inspektorat Daerah selaku katalisator atau pemicu pembangunan yang tepat aturan dan tepat sasaran, menjadikan instansi pengawasan kinerja dan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota ini sangat penting peranannya.

“Selain mengemban tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Inspektorat berfungsi melakukan; perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Inspektorat Lima Puluh Kota selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, juga mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diatur dan ditetapkan dengan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Internal

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau pemimpin pada setiap organisasi. Juga melekat tugas perencanaan dan pelaksanaan di fungsi dasar leadershipnya.

Termasuk organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan.
Kepala Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, H Kasman Kasim SH MH mengatakan pengawasan dalam rumusan sederhana adalah memahami dan menemukan apa yang salah. Temuan ini demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

kantor Inspektorat Limapuluh Kota

kantor Inspektorat Limapuluh Kota

“Ini sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Tujuan pengawasan itu untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government),” demikian ungkap H Kasman Kasim SH MH, Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa waktu lalu.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan di masa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggung jawaban kepada yang bersalah.

“Dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan bersih lembaga Inspektorat perlu bekerjasama dengan lembaga pemerintahan lainya guna memberikan kepercayaan masyarakat tentang tugas dan fungsi Inspektorat,” tutur Kasman Kasim kembali.

Salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela.

Saat ini masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu.
Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang “luar biasa“ atau extraordinary crime, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari.

Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen.

Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak  inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.(***)

========================

Kasman Kasim : Peran Inspektorat Daerah Pengawas Internal yang Berprinsip

 

Kasman Kasim

Kasman Kasim

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsii dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota.

Namun, sebab keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam.

Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan  bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang.

Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela.

Masyarakat sudah gerah melihat prilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu.
Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang “luar biasa“, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari.

Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen.

Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak  inovatif, adem dan sebagainya.

Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut.

Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.(***)

==========================

Alis Marajo : Wujudkan Pemerintahan Bersih, Inspektorat Gelar Pengawasan

Alis Marajo

Alis Marajo

Pemerintahan yang baik dan bersih, good governance dan clean government, bisa diwujudkan dengan ketaatan aparatur bekerja sesuai dengan program yang ada. Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota pun melakukan berbagai upaya.

Sosialisasi pengawasan dan proses tindak lanjut serta pembinaan dan percepatan tindak lanjut dilakukan dengan gencar.  Kegiatan ini terangkum dalam kegiatan gelar pengawasan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, dr Alis Marajo, pada Kegiatan gelar pengawasan pemerintahan daerah Kabupaten Limapuluh Kota bulan lalu mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan ini, sangat penting.

”Upaya pemerintahan Lima Puluh Kota dalam menjawab tuntutan masyarakat yang demikian gencar akan penyelenggaran pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN), menjadikan pemerintah pun tanggap. Gelar pengawasan rutin dilakukan agar jangan terjadi pembiaran kesalahan dan kelalaian,” ujar Ali Marajo yang memiliki kepedulian agar pemerintahan yang dipimpinnya berjalan dengan baik.

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah diterbitkan, mendukung perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan diterapkan dengan maksimal. Selanjutnya, dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan seperti Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN, serta Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Alis Marajo menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip–prinsip manajemen modern. Dimana fungsi–fungsi manajemen senantiasa berjalan secara stimulan dan proporsional, dalam kerangka mencapai tujuan organisasi.

”Fungsi –fungsi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dana evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan secara proposional, efektif dan efesien. Oleh karena itu, pengawasan sebagai salah satu fungsi managemen memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan akutabilitas kinerja pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah,” jelas Alis Marajo.

Saat menyampaikan pesan penting di Gelar Pengawasan Kabupaten Lima Puluh Kota, Alis Marajo mengevaluasi, bahwa efektifitas pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undagan di atas sampai saat ini belum seperti yang diharapakan dan berbagai penyimpangan, penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya negara masih kerap saja terjadi.

Untuk itu, kata Alis Marajo, melalui kegiatan gelar pengawasan ini pemanfaatan fungsi pengawasan diharapkan dapat berdaya guna. Didukung oleh rasa tanggung jawab yang tinggi oleh segenap aparatur pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan sehingga tampilan pemerintah dari waktu ke waktu makin diakui keandalannya.

”Salah satu yang menjadi syarat yang harus dipenuhi adalah sistem dan mekanisme pengawasan yang handal,” Alis Marajo bertegas-tegas.

Peranan pengawasan yang demikian itu menuntut penghayatan yang mendalam terhadap hakekat dan makna pengawasan oleh semua jajaran, termasuk bagi aparatur pengawas sendiri. Alis Marajo dalam forum gelar pengawasan daerah tersebut, juga menyampaikan bahwa, berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini terdapat indikasi lemahnya pengawasan oleh kepala satuan kerja terhadap pekerjaan bawahan atau sistem pengendalian intern pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

”Masih ada diantaranya kepala unit kerja atau pimpinan kegiatan yang mengabaikan fungsi pengawasan di lingkungan kerjanya sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan oleh aparat pengawasan tidak berjalan  lancar. Masih dirasakan adanya kepala unit kerja yang alergi terhadap pengawasan yang dilakukan aparat pengawas fungsional dan apabila dibiarkan anggapan ini mengakibatkan sulitnya diubah keinginan untuk berbuat salah. Hal ini berarti aparatur tersebut belum memahami fungsi manajemen dalam negara kita,” tegas Alis Marajo.

Ditambah, aku Alis Marajo, adanya kecenderungan kepala unit kerja atau penanggung jawab kegiatan untuk melalaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan beberapa alasan. Ini berarti, adanya keinginan melajutkan perbuatan yang sama untuk kepentingan tertentu.

Alis Marajo meminta perhatian seluruh aparat terutama unsur pimpinan unit kerja atau penanggung jawab kegiatan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan diharapkan menjalankannya dengan sepenuh hati. Menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya pengawsan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan terhadap personil bawahan. Serta, menindaklanjuti rekomendasi atau saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemui dan tertuang dengan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Walaupun berupa rekomendasi, tetapi hakekatnya, rekomendasi tersebut adalah perintah yang harus dilaksanakan sebagai saran tindak bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam melaksanakannya.
”Diharapkan kepada semua pimpinan unit kerja, untuk benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hasil pengawasan sesuai dengan rekomendasi atau saran yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional,” Alis Marajo mengakhiri pesannya.(***)

==========================

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT MENURUN

Jumlah temuan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung menurun, dibanding Temuan tahun lalu.  Berdasarkan laporan Panitia Gelar Pengawasan Daerah  setempat. Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota berhasil menekan temuan rekomendasi sebanyak 264 temuan, jumlah tersebut menurun bila dibandingkan temuan rekomendasi tahun 2012 lalu yang mencapai 744 temuan.

Seperti yang terdapat Rekapitulasi Tindak Lanjut berdasarkan rekomendasi:
No    Tahun      Temuan / saran    Di Tindak Lanjut    Dalam Proses    Belum Di Tindak Lanjut
1    2012    744/767    520    62    185
2    2013    264/268    112    6    150
Rekapitulasi tindak lanjut khusus keuangan:
No    Temuan     Tahun 2012    Tahun 2013
1    Temuan Keuangan     445.922.303,21    227.186.495
2    Tindak Lanjut    331.061.812,21    68.538.573
3    Sisa Uang Yang Belum di Tindak Lanjut    114.905.491,26    158.647.922

 

inspek1
Terkait dengan hasil rekapitulasi itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, H Kasman Kasim SH MH mengatakan, dalam hal pengawasan, Inspektorat terus melakukan upaya peningkatan kinerja dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Gelar Pengawasan Daerah itu sendiri, melibatkan beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.(***)

========================

Safarudin Dt Bandaro Rajo : Dewan Dukung Optimalisasi Pengawasan

Ketua DPRD Safaruddin

Ketua DPRD Safaruddin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, meminta Inspektorat untuk tidak segan-segan mengaudit Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang melakukan dugaan penyelewengan. Sebab, penyelewengan itu akan merusak jalannya roda pemerintahan.

Pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo SH menyebutkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan agar tetap seimbang, perlu sinergisitas antar elemen pemerintahan.

”Untuk itu, kami meminta kepada pihak Inspektorat untuk benar-benar melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya. Agar tidak terjadi ketimpangan atau penyelewengan dalam unit kerja SKPD. Dalam pengawasan tersebut janganlah segan-segan untuk menindaknya apabila ada temuan,” ujar Safaruddin Dt Bandaro Rajo SH yang terkenal konsern dengan pemerintahan yang baik dan bersih ini.

Menurut putra asli Bukik Barisan ini, tidak ada yang perlu ditakuti oleh pihak Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Inspektorat memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan mampu mengatasi terjadinya penyelewengan  tersebut,” ujar Safaruddin Dt Bandaro Rajo SH, pasti.

DPRD menurut Safaruddin Dt Bandaro Rajo SH, memberi dukungan moril untuk kinerja terbaik dari Inspektorat Lima Puluh Kota. Karena penyimpangan akan merugikan semua pihak, terutama masyarakat.

Penurunan jumlah temuan yang berdasarkan rekomendasi, seperti diungkapkan Inspektorat Lima Puluh Kota, sangat diapresiasi DPRD. Namun, DPRD berharap Inspektorat tetap melakukan tidak lanjut serta pembinaan. Temuan yang lama, harus terus ditindaklanjuti hingga tuntas.(***)

=====================

Asyirwan Yunus : Apresiasi Inspektorat, Ciptakan Aparatur yang Murni 

Wakil Bupati Asyirwan Yunus.

Wakil Bupati Asyirwan Yunus.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Drs. H. Asyirwan Yunus, MSi menyampaikan apresiasinya terhadap Inspektorat Lima Puluh Kota yang telah bekerja dengan maksimal. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memahami Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengetahui aturan tentang perpajakan dan cara menghitung pajak tersebut, memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan teknik penyusunan laporan pengawasan pemerintahan telah dilaksanakan oleh seluruh fungsi di Inspektorat.

“Dengan pemahaman terhadap tujuan kegiatan ini, akan tercipta aparatur pengawasan yang terampil, berwawasan dan mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai, serta menyebarluaskan praktek-praktek terbaik (best practices) dalam peningkatan pengawasan dan pencegahan korupsi, selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Kabupaten Lima Puluh Kota kepada publiknya,” jelas Asyirwan Yunus, Wakil Bupati yang juga berfungsi mengawasi pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih ini.

Asyirwan Yunus menilai, kegiatan pengawasan merupakan tanggung jawab bersama semua jajaran pemerintahan. Apalagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Seluruh kegiatan yang menggunakan dana APBD harus didukung oleh regulasi, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, serta aturan-aturan lain untuk mendukung setiap kegiatan di pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,” tegas Asyirwan Yunus dengan senyum khas namun tegas.(***)

 

VISI
Terwujudnya pengawasan/ pemeriksaan yang profesional, efektif dan berkelanjutan”.

MISI
a.   Melakukan upaya Pengawasan dan Pembinaan Aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Pemerintah Daerah.
b.   Meningkatkan kontribusi Aparatur di bidang Pengawasan.
c.   Meningkat partisipatif Aparatur dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
d.   Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
e.        Meningkatkan kualitas sistem Pengawasan.

=============

 

SUSUNAN ORGANISASI
a. Inspektur;
b. Sekretariat:
1.      Sub. Bagian Administrasi dan Umum;
2.      Sub. Bagian Perencanaan; dan
3.      Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f.   Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
Kelompok jabatan Fungsional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas