Irman Gusman : DPD Bakal Kawal Proses Pemekaran Pesisir Selatan

Ketua DPD RI Irman Gusman dan Dirut PTSP Benny Wendry bersama tokoh masyarakat Pessel Hasmi HPS (pakai-baju putih)

Ketua DPD RI Irman Gusman dan Dirut PTSP Benny Wendry bersama tokoh masyarakat Pessel Hasmi HPS (pakai-baju putih)

PADANG,PADANGTODAY.COM -Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan mengawal proses pemekaran kabupaten Pesisir Selatan itu agar segera disahkan oleh DPR.

Ketua DPD RI Irman Gusman dalam acara syukuran dan ramah tamah dengan tokoh-tokoh masyarakat Sumbar di salah satu hotel berbintang di Padang, Senin (1/12) menyatakan, pemekaran itu sudah kehendak dari masyarakat Pesisir Selatan dan pemerintah daerah. Semua persyaratan sudah dipenuhi, jadi tidak ada alasan DPR untuk memperlama-lama proses pengesahannya.

“Kami (DPD) akan memperhatikan ini dengan serius,” ujarnya.

Pernyataan itu terlontar ketika Irman Gusman merespons harapan yang disampaikan Hasmi HPS seorang tokoh masyarakat Pesisir Selatan agar DPD bisa mendorong dipercepatnya proses pengesahan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Renah Indojati di DPR.

Apa yang disampaikan Irman itu mendapat tanggapan positif dari Hasmi HPS, dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan ke Pesisir Selatan. Kebetulan Irman merupakan urang sumando Pesisir Selatan karena istrinya berasal dari Air Haji, dan sering ke kabupaten itu untuk melakukan kunjungan kerja, khususnya saat Festival Langkisau.

Menurut Hasmi, pemekaran sudah menjadi kebutuhan karena luasnya Kabupaten Pesisir Selatan ditambah dengan bentangan yang cukup jauh membuat urusan masyarakat menjadi terkendala. “Mudah-mudahan dengan adanya kabupaten baru, masyarakat berurusan menjadi lebih dekat, dan peningkatan ekonomi pun menjadi lebih baik,” imbuh Hasmi yang seorang dokter itu, dan pernah menjabat Direktur RSUD M. Zein Painan.

Proses pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan berlangsung dalam suasana kondusif tanpa ada riak yang cukup berarti. Ini dikarenakan aspirasi masyarakat bagian selatan Sumbar yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu itu didukung penuh oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Sekarang prosesnya sedang menunggu pengesahan DPR. Masyarakat berharap DPR periode 2009 – 2014 dapat mengesahkan, tetapi entah kenapa jadi gagal.
Sampai sekarang masyarakat masih bertanya-tanya, kapan DPR akan mengesahkan Kabupaten Renah Indojati menjadi kabupaten/kota ke-20 di Sumbar. “Kita akan mendukung segala upaya yang bisa mempecepat terwujudnya aspirasi masyarat itu,” pungkas Hasmi yang digadang-gadang calon kuat Bupati Pesisir Selatan periode 2015 – 2020. (can/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas