Isu Dugaan Pungli Di SMPN 2 Lintau Oleh Komite dan Sekolah Merebak

Fhoto : Lembaran hasil keputusan pihak sekolah dan komite SMPN 2 Lintau Buo Utara dan bukti kwitansi pembayaran oleh siswa yang didapat oleh media ini dari beberapa orang wali murid.(ddy)

 

Tanah Datar, www.padang-today.com,- Isu dugaan praktik pungutan liar (pungli) hingga puluhan juta rupiah di salah satu institusi pendidikan mulai merebak. Kali ini diduga terjadi di SMPN 2 Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

Tempat yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu agar menjadi manusia yang lebih baik malah memberikan contoh yang dianggap kurang baik oleh beberapa orang tua murid di sekolah tersebut.

Informasi yang didapat media ini di lingkungan orang tua siswa, mereka menyesali ada keputusan sepihak tentang berbagai macam iuaran tanpa musyawarah hingga belasan juta rupiah seperti kegiatan belajar sore dan kenang kenangan.

“Kenapa tidak, kami merasa pihak sekolah dan komite sudah membuat keputusan sepihak tanpa adanya musyawarah dengan wali murid. Dan sepertinya hal ini sudah dikondisikan,” ungkap Indra (50) salah seorang wali murid yang ditemui www.padang-today.com, Senin (21/01/18) di Lintau Buo Utara.

Keberatan dari beberap wali murid ini, kata Indra yakni melihat proposal pihak sekolah dan komite yang membebankan biaya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Termasuk didalamnya pungutan transport kegiatan UN, panitia, pengawas dan dana operasional jutaan rupiah.

“Semua proposal yang diajukan oleh pihak sekolah dan komite tidak pernah adanya musyawarah, karena ketika kami diundang, pihak sekolah dan komite sudah menyodorkan daftar hadir dan proposal. Hubungan kenang kenangan, pembangunan WC dengan pendidikan apa?” tutur Indra.

Bayangkan, ucapnya sekolah terang terangan meminta pungutan untuk transportasi UN, Panitia dan pengawas. “Belum pungutan uang kenang kenangan, semua itu haruskah kami orang tua yang bayar?” tutur Indra yang juga menyebutkan jika sekolah sudah memutuskan dana puluhan juta itu dibebankan kepada siswa kelas VII dan VIII dikenakan Rp 200 ribu dan kelas IX Rp 100 ribu per siswa.

Menangapi hal tersebut, Kadis Pendidikan Abrar kepada www.padang-today.com mengatakan jika dalam menentukan keputusan harus sesuai dengan mekanisme untuk membahas hal tersebut melalui rapat sekolah, komite dan orang tua.

“Ketika sumbangan itu dibebankan pada orang tua dan menjadi pungutan/iyuran dan apabila menjadi kewajiban, itu jelas dilarang, tapi kalau itu sumbangan dan tidak mengikat sementara orang tua sepakat, kesepakatan itu dalam suatu pernyataan tanpa paksaan, serta pengelolaan terbuka/bisa dipertanggung jawabkan, tentu tidak ada larangan,” kata Abrar.

Sementara itu, Ketua Saber Pungli Kabupaten Tanah Datar Kompol Hendra Syamri ketika ditanyai menyangkut masalah ini belum bisa berkomentar banyak, karena masih mendalami laporan tersebut.

“Kita akan dalami laporan itu,” ucap Wakapolres Tanah Datar singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak sekolah maupun komite SMPN 2 Lintau Buo Utara.(ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas