Jamin Perlindungan Data Pribadi,  Kominfo Beri Sanksi Terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga

Padang Panjang, Padang-Today.com – “Pemerintah memastikan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementrian Kominfo Noor Iza melalui Siaran Pers No. 85/HM/KOMINFO/04/2018 , Senin (9/4).Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016).

Tahapan sanksi telah dilakukan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang diambil melalui kuis atau profiling data pengguna Facebook, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah menerapkan sanksi peringatan tertulis kepada Facebook pada hari Kamis (05/04/ 2018).

Sebelumnya peringatan lisan telah diberikan pula oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengkonfirmasi mengenai adanya isu penyalahgunaan data pengguna Facebook dari Indonesia oleh pihak ketiga pada tanggal 27, 28 dan 29 Maret 2018.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Facebook, Indonesia menempati urutan ketiga dari perkiraan penyalahgunaan data pribadi oleh Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Sebanyak 1,096,666 data pribadi pengguna Facebook Indonesia dari total keseluruhan data yang diduga disalahgunakan.

“Saat ini Kementerian Kominfo meminta dengan segera Facebook menutup layanan kategori mitra, yang memungkinkan pihak ketiga mendapatkan data pribadi pengguna Facebook dalam bentuk kuis, tes kepribadian atau sejenisnya. Selain itu Facebook juga diminta memberikan hasil audit kepada Pemerintah, atas terjadinya kelalaian penyalahgunaan data pribadi dimaksud,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, Kementerian Kominfo saat ini juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan/penyidikan dugaan tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga.

“Pemilik data pribadi, menurut Permen PM 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengket data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 PM 20/2016,” jelasnya.

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Marwilis, SH, M.Si mengatakan, benar sekali perlindungan data pribadi dari setiap orang harus dilindungi, biar semua orang merasa aman dan nyaman terhadap akun yang dimilikinya.

“Ya saat ini kita sering mendapatkan telpon dari sebuah nomor yang tidak kita ketahui, bahkan pernah diancam lewat telpon tersebut, bahkan pernah kena tipu oleh akun-akun yang tidak benar,” ujarnya.

Marwilis menambahkan, Pemerintah Kota Padang Panjang sangat mendukung sekali gerakan yang digalakkan oleh Kemenkominfo yang bekerjasama langsung dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga.

Semoga dengan adanya jaminan data pribadi ini tidak ada lagi kedepannya masyarakat yang mengeluh datanya di hackers oleh orang ketiga,” Kita harap semua masyarakat yang memiliki akun merasa aman dan nyaman setelah dikeluarkannya siaran pers ini,” harapnya. (https://www.kominfo.go.id/…/siaran-pers-no-85…/0/siaran_pers /*).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*