Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Payakumbuh

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Advertisements
Juru bicara Partai Gerindra Wulan Denura

Juru bicara Partai Gerindra Wulan Denura

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Penjelasan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum Anggota DPRD atas nama Fraksi-fraksi terhadap 9 (Sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekda Benni Warlis.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

Atas pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Saudari WULAN DENURA AMd Keb. kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masukan berupa saran, kritikan akan tetap menjadi perhatian kami untuk peningkatan kinerja dimasa – masa yang akan datang. Selanjutnya izinkanlah kami memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra menyangkut Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagai berikut :

  1. pertanyaan Fraksi Partai Gerindra terkait aparatur kelurahan yang kompeten, profesional, mampu melayani masyarakat serta untuk lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, dana operasional yang memadai dan pemerataan pembangunan kami rasa juga sudah terjawab dengan jawaban yang kami berikan terhadap pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya, begitu juga pertanyaan yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan, pengelolaan aset yang diakibatkan adanya penggabungan kelurahan serta penambahan dana insentif bagi pengurus LPM sudah kami jawab bersamaan dengan jawaban atas pertanyaan tiga fraksi sebelumnya yakni fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Amanat Nasional. terkait pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada lurah segera kita lakukan setelah pelaksanaan penggabungan kelurahan selesai dilaksanakan dan kelurahan sudah dalam kondisi ideal.
  2. pertanyaan selanjutnya tentang adanya tokoh masyarakat yang menyatakan belum menandatangani berita acara kesepakatan penggabungan kelurahan antara Kelurahan Kubu Gadang dan Kelurahan Pakan Sinayan, dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan penggabungan kelurahan dimaksud, melainkan baru dilakukan sosialisasi tahap awal pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 ini akan dilakukan sosialisasi lanjutan terhadap masyarakat kedua kelurahan tersebut.
  3. Dari rancangan peraturan pembentukan BUMD yang disampaikan dalam Ranperda masih bersifat umum dan masih memerlukan kajian dan pembahasan yang mendalam. Fraksi Partai Gerindra berpendapat, kita menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Atas tanggapan ini dapat kami sampaikan bahwa pembentukan BUMD sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat potensi dan peluang usaha yang dimiliki sangat memadai saat ini. Jika menunggu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU nomor 23 Tahun 2014 yang sampai saat ini belum jelas kapan akan diterbitkan oleh Pemerintah. Sementara peraturan yang ada sekarang sudah bisa menjadi acuan kita untuk membentuk BUMD seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*