Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi PAN DPRD Payakumbuh

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Juru bicara F PAN Husrisna Jamhur

Juru bicara F PAN Husrisna Jamhur

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Penjelasan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum Anggota DPRD atas nama Fraksi-fraksi terhadap 9 (Sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekda Benni Warlis.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PAN melalui juru bicaranya SaudarI HURISNA JAMHUR, SPd kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masukan berupa saran, kritikan akan tetap menjadi perhatian kami untuk peningkatan kinerja dimasa – masa yang akan datang. Selanjutnya izinkanlah kami memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi PAN menyangkut Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagai berikut :

  1. Pertanyaan Fraksi PAN tentang hal apa perbedaan yang diatur oleh Ranperda IMB dengan Perda Bangunan yang sudah di perdakan? Ranperda IMB secara keseluruhan Materinya mengacu kepada Permendagri Nomor 32 Tahun 2010. Paling sedikit ada 12 materi yang harus di atur di Ranperda IMB. Mulai dari prinsip dan manfaat IMB sampai dengan Pelaporan. Sedangkan perda nomor 16 tahun 2011 tentang Bangunan Materinya terdiri dari fungsi dan klasifikasi bangunan, pemanfaatan bangunan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sampai kepada Pembinaan.
  2. Pertanyaan tentang apakah Ranperda ini sudah mengatur hal – hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di lapangan seperti tindakan teguran, penyegelan atau eksekusi bangunan? Terhadap pertanyaan ini kami jelaskan bahwa Ranperda IMB sudah mengatur hal – hal tersebut. Ada sanksi teguran, termasuk penyegelan dan pembongkaran bangunan.
  3. Penjelasan tentang sejauhmana keterkaitan antara Ranperda IMB dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Payakmbuh tahun 2010 – 2030. Dapat kami jelaskan bahwa Perda No. 1 Tahun 2012 merupakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan diwilayah Kota Payakumbuh, dalam pemanfaatan ruang yang bersifat bangunan (fisik) perlu diatur dalam pemberian izinnya, sehingga sewaktu pelaksanaan pembangunan ada peran Perda IMB dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2012
  4. Pertanyaan tentang Upaya apa yang sudah dilakukan Pemko dalam rangka penggabungan kelurahan, dapat kami jawab bahwa dalam penggabungan kelurahan Pemko telah menempatkan aparatur sebanyak 6-8 orang per kelurahan yang memiliki kompetensi yang memadai, Pemberian dana stimulan sebanyak Rp. 60.000.000,-/ kelurahan, Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penataan lembaga kemasyarakatan dengan memperhatikan prinsip keterwakilan secara proporsional.
  5. Kegiatan penggabungan kelurahan ditargetkan selesai sampai dengan akhir tahun 2015, minimal tercapainya kesepakatan masyarakat kelurahan yang akan digabung. Kami memperkirakan nantinya jumlah total kelurahan di Kota Payakumbuh sebanyak 43 kelurahan
  6. Khusus untuk kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah sedang melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dimaksud dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013.
  7. Menjawab pertanyaan tentang sejauhmana pencapaian target e-KTP dan pendistribusianya kepada masyarakat Kota payakumbuh, dapat kami jawab bahwa Masyarakat yang telah merekam pelaksanaan program KTP-el sampai dengan Desember 2014 adalah sebanyak 86.611 jiwa, sedangkan yang telah memiliki KTP-el adalah sebanyak 65.436 jiwa.
  8. Penjelasan terhadap pertanyaan apa alasan penambahan asisten dari 2 menjadi 3, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan Sekretariat Daerah dari Asisten, masing – masing asistem terdiri dari paling banyak 4 bagian. Dua asisten saat ini sudah membawahi 4 bagian sehingga dengan adanya penambahan 1 bagian maka mesti ditambah satu asisten lagi.
  9. Langkah yang diambil Pemko terhadap penambahan bagian pertanahan di sekretariat agar tidak overlapping dengan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan yaitu dengan apabila jabatan struktural sudah di isi di Bagian Pertanahan maka Seksi Pengendalian dan Pembebasan lahan pada DTRK akan dibekukan. dengan penambahan 1 Pasal tentang ketentuan penutup pada Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2008 maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja DTRK tidak perlu kita rubah, artinya kita melakukan perubahan Perda dengan Perda juga.
  10. Penambahan staf ahli dilakukan agar masing – masing staf ahli lebih profesional dan fokus dalam membuat kajian dan memberikan telaahan kepada Walikota sesuai bidangnya. Disamping itu staf ahli juga merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menuntut agar Aparatur Sipil Negara agar bertugas secara profesional.
  11. Perekrutan Direktur PDAM melalui lelang jabatan diantaranya bertujuan agar terpilihnya direktur yang Profesional dalam mengelola PDAM Kota Payakumbuh sehingga PDAM sebagai salah satu Perusahaan Daerah yang membanggakan selain bertujuan mencari laba juga memberikan pelayanan yang berkualitas dan Profesional kepada masyarakat Kota Payakumbuh.
  12. Saran dari fraksi PAN agar memasukan Perda Nomor 9 tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan atau pedagang malam dan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Pasar Payakumbuh dimasukan dalam landasan mengingat Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar dapat kami terima dan kita sempurnakan pada pembahasan Ranperda Nantinya.
  13. pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional tentang potensi daerah apa saja yang akan dikelola melalui pembentukan BUMD tersebut, dapat kami sampaikan bahwa salah satu tujuan pendirian BUMD adalah untuk pemanfaatan potensi dan peluang usaha yang dimiliki. Peluang usaha di bidang agribisnis salah satu contohnya, dengan potensi pertanian yang kita miliki jika dikelola dengan lebih baik dan profesional tentunya akan dapat berkembang sehingga perekonomian masyarakat akan dapat ditingkatkan lagi. Peluang usaha lainnya yang mempunyai prospek yang cukup besar untuk dikembangkan adalah di bidang pariwisata, perdagangan dan
  14. Sanksi Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang KTR khususnya Pasal 10 ayat (2) dari kata “Penjara” Menjadi “Kurungan” dilakukan perubahan karena dalam penerapanya nanti tidak terjadi multi tafsir karena kata Penjara diberikan terhadap Tindak Pidana Kejahatan, sedangkan Kata Kurungan diberikan terhadap tindak pidana Pelanggaran. Hal inipun merupakan saran dari Penegak Hukum agar kata Penjara diganti dengan kurungan.
  15. Pemko payakumbuh siap untuk menjalankan Perda KTR tersebut. Dengan perubahan perda ini diman nomenklatur kurungan dari sebelumnya pidana penjara akan menjadi tonggak awal pelaksanaan sanksi dari pelaksanaan perda KTR tersebut.
  16. Pelaksanaan Perda KTR secara umum akan membatasi perokok di Kota Payakumbuh. Jika iklan rokok kita buka kembali, maka Perda KTR akan makin sulit untuk kita tegakan. Mari bersama kita dukung pelaksanaan Perda ini demi kesehatan masyarakat yang kita cintai.
  17. Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini berkaitan langsung dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan, dimana Ranperda ini bersifat khusus, memperhatikan kondisi lokal lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Payakumbuh, merupakan sebagai acuan terhadap tupoksi dibidang Lalu lintas dan Angkutan dimana selama ini yang menjadi acuan hanya UU Nomor 22 Tahun 2009.
  18. Dengan di sahkan Ranperda ini maka kita akan menetapkan terminal, baik orang dan barang dengan Perwako. Untuk terminal bis Koto Nan IV kita sudah memfungsikan untuk mobil AKDP, tetapi memang belum maksimal, namun demikian kami akan berusaha untuk memfungsikannya secara maksimal, sedangkan untuk pengangkatan THL kita telah ikut berperan penertiban Lalu lintas pada persimpangan rawan kecelakaan
  19. Saran dari Fraksi PAN agar perubahan tarif dengan Perwako akan kami pertimbangkan mengingat Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi peluang untuk hal tersebut.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*