Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Payakumbuh

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Advertisements
Juru bicara Partai Golkar Maharnis Zul

Juru bicara Partai Golkar Maharnis Zul

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Penjelasan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum Anggota DPRD atas nama Fraksi-fraksi terhadap 9 (Sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekda Benni Warlis.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Fraksi Partai Golkar yang telah memberi masukan berupa saran, masukan dan tanggapan melalui juru bicaranya Yth. Sdr. H. MAHARNIS ZUL, SPd Atas semua masukan tersebut tentu tidak lain bertujuan untuk kesempurnaan Ranperda yang sedang kita bahas ini, oleh karenanya akan tetap menjadi acuan dan perhatian kami dalam pembahasan Ranperda ini nantinya.
Terhadap saran, masukan dan tanggapan yang menyangkut Ranperda yang diajukan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Beberapa saran dari Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda Izin Mendirikan Bangunan seperti prosedur dan syarat – syarat pengurusan IMB, pengecekan bangunan setelah diberi izin dan saluran pembuangannya. Terhadap hal ini kami tanggapai bahwa untuk pengurusan IMB, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sudah Memiliki Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan pengurusan IMB, mulai dari diajukankanya permohonan IMB sampai diterbitkannya IMB yang dimohonkan tersebut. Hal ini sudah kita sosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat.

Untuk masa mendatang sosialisasi ini akan kita tingkatkan lagi dengan melibatkan institusi yang menyediakan Fasilitas umum seperti PDAM, PLN. Dan sebagainya. Menyangkut sanksi terhadap bangunan liar, secara implementasi pasti kita berikan sanksi terhadap bangunan yang tanpa izin maupun bangunan yang berada diatas fasilitas umum.

2. Tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya beberapa Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan, Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan di kelurahan yang salah satunya dengan menempatkan aparatur di kelurahan minimal 8 orang yang memiliki kemampuan penguasaaan Informasi dan Teknologi (IT). terkait dengan keinginan masyarakat supaya kantor lurah dapat kami jelaskan bahwa bagi kelurahan hasil penggabungan yang sudah memiliki gedung kantor lurah yang representatif dan status tanah sudah milik Pemerintah Daerah, maka kita pergunakan kantor lurah tersebut.

Sementara bagi kelurahan yang belum memiliki gedung kantor lurah yang representatif akan kami upayakan untuk melakukan pembangunan gedung kantor lurah baru yang lokasinya terjangkau oleh seluruh masyarakat kelurahan hasil penggabungan.

Terkait penamaan kelurahan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dengan memperhatikan historis kelurahan yang digabungkan. mengenai lembaga kemasyarakatan, kami sampaikan bahwa saat ini kelurahan hasil penggabungan sedang melakukan penataan lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari LPM, PKK, RT/RW dan Karang Taruna. Dalam penataan lembaga kemasyarakatan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui SKPD terkait dan kecamatan melakukan pembinaan serta menyarankan supaya kepengurusan lembaga kemasyarakatan di kelurahan hendaknya melibatkan masyarakat dari kelurahan yang digabungkan secara proporsional.

Berkaitan dengan pemerataan pembangunan, bahwa pada Januari 2015 telah dilaksanakan musrenbang kelurahan perdana bagi kelurahan hasil penggabungan. Dalam musrenbang tersebut masing- masing kelurahan yang telah digabungkan mengirim utusan sebanyak 30-35 orang, sehingga diharapkan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan terwujud pemerataan pembangunan di kelurahan. berkaitan dengan aset-aset yang berada di kelurahan yang telah digabungkan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyampaikan kepada Camat dan Lurah bahwa seluruh aset milik masyarakat harus dikembalikan kepada msyarakat, sementara aset milik Pemerintah Daerah yang berbentuk gedung dikembalikan kepada pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah), kemudian apabila masyarakat ingin meminjam aset tersebut untuk kepentingan masyarakat dapat dipinjamkan dengan status pinjam pakai.

Berkenaan dengan lembaga kemasyarakatan yang meliputi LPM, PKK, RT/RW dan Karang Taruna hendaknya jangan mati suri. Dapat kami jelaskan bahwa pembinaan terhadap LPM, PKK dan RT/RW berada pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP & KB) dan pembinaan terhadap Karang Taruna berada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dimana pada tahun ini telah diprogramkan akan dilakukan pertemuan dengan pengurus lembaga kemasyarakatan dimaksud dalam rangka orientasi dan pembekalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan.

3. Beberapa saran dari Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor tahun 2012 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota payakumbuh menjadi masukan yang berharga bagi Pemko payakumbuh Khususnya Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Terhadap saran tersebut, kami tanggapi bahwa Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program berupa Jemput Bola untuk pelaksanaan Perekaman KTP elektronik ke Kelurahan dan Sekolah se Kota Payakumbuh dengan program ini diharapkan penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan yang sudah kawin memiliki KTP Elektronik.

Menyangkut KTP yang salah seperti salah nama, salah alamat dan sebagainya maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki di Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil dan diminta kepada masyrakat agar memberikan dokumen dan data yang benar. Sesuai Standar Operasional Prosedur paling lama 3 (tiga) hari kerja hal tersebut dapat diselesaikan. Mengenai keakuratan data penduduk dan formatnya yang sudah baku, kami sanpaikan bahwa setiap tahun Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil membuat program dan kegiatan pembaharuan data kependudukan untuk memperoleh data yang akurat serta sesuai format yang telah ditetapkan.

4. Tanggapan fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda tentang perubahan atas perda Nomor 2 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh akan menjadi perhatian bagi kami dan dapat kami sampakan bahwa Pengisian jabatan staf ahli maupun asisten akan disesuaikan dengan persyaratan kompetensi jabatannya. Penyusunan Tupoksi Bagian Pertanahan nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dan dalam penyusunan Tupoksi ini akan dilakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara tupoksi Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah dengan tupoksi Badan Pertanahan Nasional.

5. Saran dari Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Pasar menyangkut pendataan kepemilikan toko, pengoperasionalan petak toko yang masih kosong serta peluang untuk mengembangkan pasar karena letak Kota payakumbuh yang strategis merupakan masukan yang berharga bagi kami yang akan kita jalankan untuk kemajuan kota payakumbuh.

6. Pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda BUMD dapat kami tanggapi bahwa tujuan utama pendirian BUMD adalah optimalisasi aset daerah, pemanfaatan potensi dan peluang usaha yang dimiliki oleh daerah sebagai salah satu sumber PAD, sebagai penggerak perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal perekrutan SDM yang akan mengelola BUMD tersebut tentu akan dilakukan seleksi yang ketat dengan memperhatikan berbagai aspek sesuai dengan harapan yang disampaikan Fraksi Golkar.

7. Tanggapan Fraksi Golkar mengenai Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2011 tentang kawasan Tanpa Rokok menyangkut lemahnya kesadaran dan kurangnya Penerapan sanksi untuk menegakan Perda KTR, dapat kami sampaikan bahwa Keberhasilan Perda KTR hanya dimungkinkan ketika seluruh unsur memahami bahaya dari asap rokok didalam ruangan, hak untuk menghirup udara bersih, dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Perubahan perilaku dan budaya merokok memang tidak terjadi secara serta merta/cepat, melainkan butuh proses yang berkelanjutan secara terus menerus.

8. Saran dari Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh mengenai Terminal Angkutan Orang dan Barang, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Area Perpakiran serta mempertahankan Wahana Tata Nugraha, merupakan masukan dan pertimbangan bagi kami terhadap Ranperda yang sedang kita bahas serta Pelaksanaan tugas di Lapangan.

9. Penyampaian fraksi Partai Golkar Terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan menjadi perhatian yang mendalam bagi kami dalam pelaksanaannya nanti.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*