Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi PPP DPRD Payakumbuh

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Juru bicara F PPP Edward DF

Juru bicara F PPP Edward DF

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Penjelasan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum Anggota DPRD atas nama Fraksi-fraksi terhadap 9 (Sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekda Benni Warlis.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas semua masukan baik berupa saran, tanggapan dan kritikan terhadap 9 (Sembilan) buah Ranperda Kota Payakumbuh yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terhormat Saudara Edward DF SSos. Terhadap pertanyaan dan penjelasan yang diminta Fraksi PPP akan kami jawan dan jelaskan sebagai berikut :

  1. Penjelasan tentang terhadap bangunan yang sedang dilaksanakan namum tidak sesuai dengan IMB yang diberikan, seperti bangunan teras ruko eks stasiun kereta api. Kami jelaskan bahwa teras ruko yang berada di eks stasiun kereta api baru sampai pada tahap Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Bangunan (SP3-B) belum sampai pada penyegelan, dan mungkin saja akan dimasukan ke dalam proses penyegelan yang akan dilaksanakan pada Bulan Maret 2015 yang akan datang. Yang menjadi permasalahan adalah pemilik bangunan setelah disegel dan diberikan surat perintah bongkar (SPB) tidak mau membongkar sendiri bangunannya yang jelas-jelas telah melanggar aturan, sedangkan Pemerintah Daerah secara aturan tidak boleh menganggarkan biaya untuk pembongkaran tersebut, kecuali bagi warga tidak mampu dan diatas fasilitas umum.
  2. Penjelasan tentang izin pemanfaatan tanah/lahan yang sebelumnya adalah termasuk kawasan hutan lindung seperti pemotongan bukit dan kemudian dimanfaatkan untuk bangunan di kawasan lingkar utara. Kami jelaskan bahwa Sesuai dengan Perda RTRW No 1 Tahun 2012 tentan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh bahwa kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi merupakan kawasan yang pharus dilindungi. Secara prinsif kawasan tersebut tidak diperuntukkan untuk pengembangan kawasan budidaya melainkan sebagai kawasan hutan lindung. Berkaitan dengan pemotongan bukit dan kemudian dimanfaatakan untuk bangunan di kawasan lingkar utara, jika secara spasial kawasan tersebut bukan kawasan hutan lindung hal tersebut boleh dikelurakan izinya namun ada point penting yang harus kita pahami bahwa kawasan bukit yang berada disekitar kawasan Ngalau secara spasial berfungsi sebagai kawasan buffer zone (kawasan penyangga), kawasan hutan lindung yang ada di kawasan Ngalau, maka hal tersebut perlu disikapi dengan hati-hati penting adanya rekomendasi dan Kajian Teknis Lingkungan Hidup dari kantor Lingkungan hidup dan rekomendasi dari BKPRD (badan koordinasi pemanfaatan ruang daerah) Kota Payakumbuh.
  3. tanggapan Fraksi P3 tentang pengalokasian anggaran untuk LPM dan PKK kelurahan hasil penggabungan yang sebelumnya menerima 2 atau 3 sekarang hanya 1. Dapat kami jelaskan bahwa dalam satu kelurahan hanya ada satu organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) begitu juga dengan PKK. Kaitannya dengan alokasi dana untuk LPM dan PKK. Untuk dana PKK dialokasikan dana Rp 5.993.000 per kelurahan per tahun yang digunakan untuk kegiatan penunjang operasional PKK dan insentif untuk penggerak PKK di kelurahan. Sementara untuk LPM pada tahun 2015 Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan penambahan anggaran insentif LPM yang semula Rp.6.000.000,-/ kelurahan menjadi hampir Rp. 9.000.000,-/ kelurahan. Khusus bagi kelurahan hasil penggabungan mulai tahun 2015 sudah diberikan dana stimulan sebesar Rp. 60.000.000,-/ kelurahan yang terletak di DPA Kecamatan. Penggunaan dana stimulan tersebut salah satunya adalah untuk penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya adalah LPM. Menyangkut penetapan lokasi kantor lurah dengan tidak mengurangi rasa hormat sudah kami jelaskan terhadap tanggapan fraksi partai Golkar.
  4. Berkaitan dengan persyaratan untuk calon ketua LPM harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagai mitra kerja kelurahan. Kami sepakat dengan Fraksi P3. Pembinaan terhadap LPM, kita masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.
  5. Saran dari fraksi P3 terkait kesalahan penulisan pada E-KTP terutama yang berkaitan dengan kolom agama akan menjadi perhatian yang serius bagi Pemko Payakumbuh untuk memberi layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Kolom agama akan tetap dicantumkan pada KTP-el dan tidak akan dihilangkan. Sesuai SOP yang telah ditetapkan untuk perbaikan KTP-el ini paling lama 3 hari kerja KTP-el sudah selesai di perbaiki.
  6. Tanggapan fraksi P3 terhadap perubahan perda nmor 2 tahun 2008 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh, kami sampaikan bahwa pengajuan perubahan Perda SOTK ini dilaksanakan berdasarkan kajian terhadap situasi dan kondisi pelaksanaan tugas oleh SKPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. Terhadap mutasi yang dilakukan mengacu ke Peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan penilaian kinerja dan keprofesional pegawai yang bersangkutan.
  7. Masukan dari fraksi P3 terhadap Ranperda pengelolaan area pasar merupakan masukan yang berharga bagi kami, untuk toko/kios yang kosong direncanakan akan dijadikan tempat/area parkir dengan mempertimbangkan aspek teknis bangunan seperti kekuatan bangunan, umur bangunan dan sebagainya. kedepan kita akan terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan – aturan yang telah ditetapkan.
  8. Masukan, dukungan dan tanggapan dari Fraksi P3 terhadap Ranperda BUMD dan Ranperda Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan masukan yang sangat berharga kami, menyangkut fasilitas terminal, secara bertahap Pemko terus melengkapi sehingga diaharapkan nantinya seluruh Bus menurunkan dan menaikan penumpang dalam terminal. mengenai kegiatan Parkir berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan karena untuk parkir kita memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan petugasnya kita menunjuk THL yang disertai dengan identitasnya, minimal juru parkir memakai Rompi Juru Parkir.
  9. Penjelasan tentang denda terhadap kehilangan dan kerusakan dari buku uji akan kita sempurnakan pada rapat pembahasan Ranperda nantinya, sebagai perbandingan daerah lain telah melakukan sanksi denda tersebut.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*