Jika RUU Pilkada Lolos, Pemerintahan Jokowi Akan Terancam

RUU-Pilkada-ilustrasIJakarta, PADANGTODAY.com – Pembahasan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terus menuai pro dan kontra. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan terakhir Demokrat bersikeras jika kepala daerah harus dipilih oleh anggota dewan.

Advertisements

Pembahasan RUU Pilkada ini juga memancing pengacara Farhat Abbas untuk menyuarakan pendapatnya. Pengacara yang kerap menuai kontroversi ini mengatakan, pilkada langsung hanya akan menguras uang pesertanya.

“Pilkada langsung membuat kakek-kakek terpilih langsung & membuat para peserta pilkada langsung, langsung bokek, demokrasi harusnya gak bokek tokek 3X” tulis akun @farhatabbaslaw, Kamis (25/9).

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengatakan, langkah Koalisi Merah Putih ini kemudian diartikan sebagai bentuk balas dendam karena mereka kalah dalam pilpres 2014. Jika RUU Pilkada diloloskan, maka hal ini akan menjadi ancaman terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD bisa menghemat anggaran negara.

Sementara itu, partai pendukung pilkada langsung, PDIP yakin akan akan mendapatkan suara dari Partai Demokrat. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pada dasarnya, PDIP dan Partai Demokrat memiliki kesamaan pandangan terkait pemilihan kepala daerah.

“Pada prinsipnya Partai Demokrat punya pandangan yang sama dengan PDIP bahwa pemilu langsung itu bagian dari demokrasi. Saya kira kita akan saling mendukung saja,” ucap Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*