Jakarta, PADANGTODAY.COM-Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskrido Ambardi alias Dodi mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi tim politik dan komunikasi politiknya. Menurut dia, selama lebih dari tiga bulan pemerintahan berjalan, tim Jokowi tak berhasil membendung sejumlah isu sehingga menimbulkan keriuhan di media dan publik.
“Selama ini ada isu yang masih centang prenang. Kalau kita lihat, tim politik dan kounikasinya tidak mampu menjelaskan soal posisi politik, dan berbagai isu yang bisa menunjukkan mau ke mana Indonesia,” kata Dodi, Rabu (4/2/2015).
Ia menyoroti pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi tak menjadikan 100 hari sebagai tolok ukur kinerja. Padahal, menurut Dodi, di awal pemerintahan, Jokowi perlu menumbuhkan kepercayaan publik terkait kinerja kabinetnya. Selain itu, Dodi mengatakan, Kabinet Kerja juga perlu menunjukkan prioritas program kerja pemerintahan Jokowi sesuai dengan Nawa Cita yang dijanjikan saat kampanye Pemilihan Presiden lalu.
Dodi, yang juga Direktur Lembaga Survei Indonesia, mengingatkan, berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi lebih rendah jika dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 100 hari pertama pemerintahan.
“Banyak mereka yang akan meragukan. Dari survei yang kami akukan, yang mengkritisi Jokowi itu kalangan muda, usia produktif, dan termasuk kelompok kritis yang bisa menguasai panggung perdebatan publik yang juga bisa membentuk persepsi. Mereka juga aktif di media,” kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Dodi, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya, tim politik dan komunikasi yang berada di belakang Jokowi harus kuat.
Seperti diberitakan, dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi dihadapkan pada sejumlah isu yang memunculkan pro dan kontra di masayarakat. Mulai dari kebijakan terkait harga bahan bakar minyak, hingga hiruk pikuk politik dan hukum terkait pencalonan Kepala Polri Komjen Budi Gunawan yang berbuntut pada konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.(/**)
