JPU Beranggapan Pengajuan PK Oleh Martin Hanyalah Taktik Untuk Menunda Pelaksanaan Hukuman Mati

Ilustrasi hukum mati

Ilustrasi hukum mati

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.COM – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati asal Ghana Martin Anderson alias Belo. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) beranggapan pengajuan PK oleh Martin hanyalah taktik untuk menunda pelaksanaan hukuman mati. Martin masuk daftar terpidana mati gelombang II yang segera dieksekusi.

“Permohonan PK ini dilakukan soelah-solah untuk menunda pelaksanaan hukuman mati. Kami secara keseluruhan menolak permohonan PK Martin,” ujar JPU Arya Wicaksana di dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera, Kamis (19/3/2015).

Jaksa selaku termohon beralasan, pemberian eksekusi mati bagi pengedar narkoba tidak dapat ditoleransi di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang. Arya juga menilai pengajuan PK tidak akan berarti apa-apa karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menolak pengajuan grasi Martin.

Arya juga menyebut Martin dalam persidangan sebelumnya telah mengakui kesalahannya ketika terpidana mengajukan grasi dan permohonannya ditolak Presiden. “Sehingga menurut kami PK yang diajukan pemohon sangat tidak logis dan saling bertentangan,” terangnya.

Sementara itu, pihak pemohon yang diwakili oleh pengacaranya, Thomas Satria Sembiring, menilai hukuman yang diberikan kepada kliennya tidaklah adil. Thomas membandingkan hukuman yang diberikan kepada terpidana Hillary yang hanya diganjar 12 tahun penjara dengan barang bukti 5,2 kilogram heroin.

“PK terpidana harus diterima. Pemohon kami itu hanya menjadi seorang pengguna narkoba yang membawa 50 gram saja. Dia hanya pengkonsumsi saja, bukan bandar atau kurir,” kata Thomas di depan majelis hakim yang diketuai oleh Suyadi.

Thomas mengatakan pihak PN Jaksel dan Pengadilan Tinggi (PT) Jaksel telah melakukan kekeliruan dalam memberikan putusan vonis mati kepada Martin. “Ada kasus narkoba yang jauh lebih berat tapi tidak diputus hukuman mati, makanya kami merasa ada kekelirun pemberian vonis pada pemohon,” kata Thomas.

Di akhir persidangan, Thomas meminta waktu tambahan 2 minggu untuk melengkapi bukti-bukti yang akan diajukan. Suyadi selaku hakum ketua menolak permintaan itu dan hanya memberikan waktu 1 minggu. Suyadi juga menilai kehadiran Martin selaku pemohon tidak terlalu diperlukan dalam persidangan dan dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.

“Pemohon PK asli tidak diwajibkan hadir dalam sidang,” kata Suyadi.

(fiq/nrl/**)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*