Jurbir Fraksi Golkar Afri Yunaldi: Perda OPD Antarkan pada Kesejahteraan

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Limapuluh Kota Afri Yunaldi

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Limapuluh Kota Afri Yunaldi

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota Afri Yunaldi, menyebutkan, Fraksi Partai Golkar DPRD menaruh harapan besar kepada kepala daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Limapuluh Kota pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) agar memaksimalkan usaha untuk mengantarkan masyarakat pada tingkat kesejahteraan.

“Kita mesti objektif menilai dan mengatakan, selama ini kesejahteraan masyarakat belum terwujud dengan maksimal, salah satu kendalanya adalah prosedur tata kelola pemerintahan yang kurang transparan dan bersih,” ujar Afri Yunaldi dalam rapat paripurna DPRD tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda pembentukan Susunan Perangkat Daerah, bertempat di aula DPRD setempat, Selasa (27/9).

Untuk menghindari terjadinya koreksi yang berlebihan dari Pemerintah Provinsi selaku wakil pemerintah pusat terhadap Peraturan Daerah (Perda) ini saat dievaluasi, maka Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemerinah Daerah sangat berhati-hati dalam menetapkan tipelogi OPD dengan mempedomani aturan berupa PP Nomor 18 tahun 2016.

Kemudian, hasil supervisi dari Kementerian Dalam Negeri, aturan khusus lainnya yang berhubungan dengan struktur organisasi Pemerintah Daerah dan juga memperhatikan sektor unggulan yang dimiliki.

Setelah pengundangan Perda ini, Kepala Daerah akan segera menindaklanjuti dengan menetapkan peraturan kepala daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) sebagaimana amanat peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

“Dalam hal itu, kami harapkan agar Bupati dapat membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh dan merekomendasikan hasilnya kepada Bupati, tim yang kami maksudkan bekerja untuk merancang nomenklatur pada setiap organisasi pemerintah daerah berikut tupoksi masing-masing bidang, bagian, sub bidang, sub bagian dan lainnya,” ungkapnya.

Mengingat selama ini masih terlihat betapa tupoksi yang ada cenderung bersifat sangat umum dan multi interpretasi, sehingga kadang ada saling tarik-menarik kewenangan atau saling menolak untuk bertanggung jawab antar SOPD.

Diharapkannya, segera setelah terbitnya Peraturan Presiden yang mengatur tentang tatakelola rumah sakit daerah, pemerintah daerah segera menindaklanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bukan sebagai catatan terhadap Peraturan Daerah ini, akan tetapi sebagai manifestasi atas tugas dan fungsi kami sebagai perwakilan rakyat di daerah, kami juga mengingatkan Bupati untuk dapat menindaklanjuti Program Nawacita Presiden, khususnya dalam hal ini adalah mendukung pembangunan Monumen Bela Negara dengan cara membangun jalan-jalan atau infrastruktur penunjangnya di Koto Tinggi,” tambahnya lagi.

Kemudian terhadap infrastruktur di daerah sekitarnya, seperti jalan di Sungai Dadok, Sungai Naniang yang kondisinya saat ini sudah rusak sangat parah sekali. Demikian juga dengan kegiatan yang semula sudah dianggarkan pada APBD tahun 2015, bahkan sampai tahun ini masih belum terlaksana oleh berbagai sebab.

“Untuk itu, kami harapkan untuk menjadi prioritas pada perubahan anggaran tahun ini atau pada tahun anggaran 2017 yang akan dating,” papar Afri Yunaldi.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*