Kadishub Kominfo di DPRD: Buku Kir yang Hilang Wajib Melapor ke Polisi

Kadis Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh Adrian

Kadis Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh Adrian

Advertisements
IR AHMAD ZIFAL KETUA KOMISI C DPRD PAYAKUMBUH

IR AHMAD ZIFAL KETUA KOMISI C DPRD PAYAKUMBUH

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Buku kir dalam pengujian kendaraan bermotor selama ini masih dianggap spele bagi pengusaha. Ke depan, dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh bakal menetapkan, sangsi tegas buku kir yang hilang dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Jika tida ada pengusaha yang membawa buku dengan alasan hilang, dinas Perhubungan tidak melayani dan diharuskan melapor ke polisi,” ujar Kadis Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh Adrian SH di depan anggota Pansus III ketika rapat kerja, di DPRD setempat, Rabu (25/2).

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

”Tujuan dengan syarat harus melapor kepolisi itu, selama ini banyak diantara pengusaha yang menganggap buku kir tersebut sangsinya sangat ringan, dengan biaya Rp12 ribu. Maka ranperda ini kita ubah dengan menaikkan tarif sebesar 800 persen,” ungkap Adrian.

Cek and ricek kami kebeberapa dinas atau lembaga terkait, banyak diantara pengusaha yang menyatakan buku kir mereka ditilang oleh petugas. Namun banyak pula yang tidak menyemputnya.

“Selama ini itulah yang terjadi, karena perda kita lemah dan terlalu gampang mengeluarkan penggantinya, hanya dengan uang Rp12 ribu. Dengan naiknya tarif buku kir dan harus melapor ke polisi, mudah-mudahan efek jera bagi pengusaha, “ujar Adrian.

Dalam kesempatan itu, rapat Pansus III dipimpin Ahmad Zifal, menyebutkan, kami sepakat dengan draf yang diajukan dinas Perhbungan dan Kominfo. Meskipun kita dapat melahirkan perda tersebut, perlu juga diiringi dengan SK Perwako.

“Guna diiringi dengan SK Perwako, karena menyangkut dengan keuangan atau pungutan. Tidak mungkin rasanya tarif pengujian kendaraan bermotor selamanya Rp25 ribu, tentu suatu ketika tarif yang diajukan dinas Perhubungan tetap dan tidak mungkin pula kita merubah Perda setiap saat,“ tukas Ahmad Zifal yang politisi PPP itu.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*