Kafe Ilegal Masih Beroperas, Anggota DPRD Sentil Satpol PP

Padang – Masih beroperasinya 21 kafe yang tidak mengantongi izin operasi alias ilegal di Kota Padang sangat disayangkan oleh Budi Syahrial, Anggota DPRD kota Padang dari Partai Gerindra, Budi Syahrial. Ia memberi reaksi dan menyentil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.

Menurut Budi Syahrial, pemilik kafe atau tempat hiburan diberi tenggang waktu selama 2 minggu untuk mengurus izin mereka. Tetapi berdasarkan pantuannya di lapangan, kafe illegal tersebut masih saja beroperasi walau belum mengantongi izin. “Kita kan memberi tenggang waktu 2 minggu. Jika mereka tidak mengurus izinnya, maka harus ditutup,” ujarnya Jumat (6/9)

Ironisnya, kata Budi Syahrial, Satpol PP Kota Padang terkesan adem ayem, tanpa melakukan penindakan. Ini dibuktikan dengan masih beroperasinya 21 kafe yang tidak berizin tersebut.

“Saya lihat Satpol PP adem ayem saja. Buktinya, 21 kafe yang tidak berizin tersebut masih buka. Kita kan minta mereka mengurus izin. Setelah izin keluar baru dibuka. Tapi ironisnya sampai saat ini mereka masih buka,” ujarnya.

Bahkan Budi Syahrial mensinyalir ada okum yang bermain, sehingga sampai saat ini kafe yang tak berizin tersebut masih buka. “Saya mensinyalir ada oknum di dalam yang bermain dan yang membocorkan rencana operasi. Itu sudah rahasia umum. Saya minta oknum yang bermain itu ditindak tegas,” cakapnya.

Sementara itu, dilain pihak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Al Amin menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jika ada anggota Satpol PP Kota Padang yang bermain mata dengan pemilik kafe atau tempat hiburan malam.

Hal itu disampaikannya menjawab sentilan anggota DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra, Budi Syahrial terkait masih beroperasinya 21 kafe atau tempat hiburan malam yang idak mengantongi izin.

Al Amin mengatakan, pihaknya berkerja dengan aturan. Berdasarkan Perwako No. 29 tahun 2019, pembinaan dilakukan oleh OPD terkait. Misalnya terkait tempat hiburan malam, maka OPD terkaitnya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Sedangkan terkait minuman keras (minol), maka OPD terkaitnya Dinas Perdagangan.

“Yang mengeluarkan izin adalah OPD terkait. Mereka yang melakukan pembinaan. Tetapi jika tidak bisa dibina, sudah dikasih SP 1, SP 2 dan SP 3 yang ditembuskan ke Satpol PP, maka baru Satpol PP beraksi, bisa saja menutup tempat hiburan malam itu,” katanya. (can)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas