Kalau Ada Dugaan Penyimpangan di Lembaga Pemerintahan dan Penyidik, Komisi Ombudsmen Sumbar Siap Terima Laporan Masyarakat

Ketua Ombudsmen Sumbar Yunafri.

Ketua Ombudsmen Sumbar Yunafri.

Advertisements

PAYAKUMBUH, PADANGTODAY.com-Komisi Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat mengaku siap menerima laporan dari masyarakat, terkait adanya dugaan penyimpangan yang terjadi di lembaga pelayanan publik seperti BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, TNI, dan yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Hal itu, diungkapkan Kepala RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Yunafri, ketika berdiskusi dengan anggota Balai Wartawan Luak Limopuluah, Rabu (26/11) lalu.

Dalam diskusi yang juga dihadiri gabungan LSM se Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota yang menamakan dirinya; Koalisi Independent Pemantau dan Penegak Aspirasi Rakyat untuk Clean dan Good Government (KIPPAS-SG) itu, terungkap bahwa ombudsmen Sumbar siap menerima laporan masyarakat terakit adanya dugaan penyimpangan yang terjadi di lembaga pelayanan publik seperti BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, TNI, dan yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Menurut, Yunafri, bagi masyarakat yang mau melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan itu, tidak usah marasa ragu atau takut, karena indentitas pelapor akan kita amankan atau kita lindungi.

Tantang

Dalam diskusi yang berlangsung akrab itu, sejumlah wartawan menantang komitmen ombudsmen Sumbar, untuk komit menyikapi adanya dugaan sejumlah kasus yang terjadi di Luak nan Bungsu (Payakumbuh dan Limapuluh Kota).

Seperti halnya, kasus dugaan korupsi pasca bencana gunung Sago yang terjadi tahun 2010 lalu, kasus proyek pembangunan Kantor Balaikota Payakumbuh dan Kantor Bupati Limapuluh Kota, adanya dugaan pungutan di sekolah-sekolah dan banyak lagi kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di
​ ​
lingkungan Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota.

Setelah menerima masukan dan tantangan dari kalangan wartawan, Kepala RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Yunafri, berjanji siap menerima untuk menyikapi kasus-kasus yang belum ditangani secara terbuka oleh penegak hukum itu.

“Kuncinya, jika ada laporan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang tidak serius menanggani sejumlah kasus, Komisi Ombudsman Sumbar siap menerima laporan masyarakat untuk kita sikapi” aku Yunafri.

Tak hanya sebatas mengaku siap menerima laporan masyarakat, dia juga meminta dan mendorong para lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, agar melakukan penyidikan terhadap sejumlah kasus secara profesional.

“Jika ada lembaga penegak hukum di daerah ini yang berlama-lama menanggani sejumlah kasus, kita minta pihak penegak hukum itu secepatnya mengklirkan penangganan kasus tersebut. “ ujar Yunafri.(​mnc​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*