Kapolda: Semua Eleman Masyarakat Terlibat Mengamankan Pemilu Di Sumbar

     Padang-today.com –  Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal menyatakan sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

     Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.

    “Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI/Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,”kata Fakhrizal dalam pidato Gelar Pengamanan Pemilu di Padang.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.

   “Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah,”jelas Fakhrizal.

Dia menambahkan, pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut,”tegas dia.

Ia menyatakan, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu serentak Tahun 2019.

Ia menjelaskan, dalam tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya.

     “Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,”pungkas dia.

      Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya.

      “Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil
langkah hukum yang tegas,”ungkap dia.

     Sementara itu, Danrem 032 Wirabraja Sumbar, Brigjen TNI, Kunto Arief Wibowo menyatakan, TNI bersama dengan Polri siap pengamanan Pemilu dilaksankan 17 April 2019.

“Siap mendukung dan membantu pihak polri dalam pengamanan Pemilu di Sumbar,”kata dia.

   Pengamanan dilakukan sesuai dengan kerawanan yang ada di daerah tersebut. Menurutnya, wilayah Sumbar memiliki cara berbeda dengan daerah lain saat penyelenggaraan pemilu.

     “Pengamanannya tentu akan spesifik sesuai kerawanan daerah. Termasuk teknik kerawanan Pemilu di Sumbar kan berbeda caranya, pemungutan suaranya beda,”jelas Kunto.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas