Karyawan Polisikan Pengusahan Bubur Ayam Karena Terima Upah Yang Tidak Layak

ilustrasi-penganiayaanBandar Lampung, PADANGTODAY.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menerima pengaduan kasus laporan adanya penyiksaan disertai pemberian upah tidak layak bagi karyawan Bubur Ayam Gabe Bandar Lampung.

Menurut Alian Setiadi SH, Kepala Divisi Penelitian dan Program LBH mendampingi Direkturnya Wahrul Fauzi Silalahi di Bandar Lampung dalam laporan itu sejumlah karyawan bubur ayam tersebut mengadukan kasus penyiksaan dan upah yang dinilai tidak layak telah mereka terima selama ini.

Dia menyatakan, berdasarkan laporan itu, penganiayaan yang dituduhkan telah dilakukan oleh pengusaha kepada karyawan/pekerjanya yang dilakukan di tempat usahanya serta tidak dibayarkan gaji/upah semua karyawannya harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, Dinas Tenaga Kerja, masyarakat dan semua kalangan pengusaha.

Penganiayaan itu dilaporkan terjadi pada 26 Agustus 2014 di warung Bubur Ayam Sapo Gabe Jalan Antasari Bandar Lampung yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut, yakni RH serta keluarganya, yaitu VR (kakak) dan RN (adiknya) kepada Nia Daniati (pekerja/korban penganiayaan).

Menurut korban, seperti dilaporkan ke LBH Bandar Lampung, dia telah dipukul, ditampar dan dilempar sandal, sehingga sampai mengalami luka lebam dan pingsan.

Akibat kejadian tersebut, keluarga korban melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung. Keluarga dan korban juga telah meminta bantuan hukum serta pendampingan dalam melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.

Kasusnya telah dilaporkan kepada kepolisian dengan tanda terima laporan polisi dengan Nomor: STPL/B/IX/2014/LPG/RESTA BALAM/ SEK TKT, dan telah dilakukan visum pada Rumah sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung, kata Alian lagi.

Selain penganiayaan yang dilakukan Rn (pemilik usaha), juga diadukan yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran upah karyawan sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) kepada para pekerjanya, yaitu Nia Daniati (warga Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) yang sudah bekerja dari tahun 2010 selama empat tahun, Heri Julianto, warga Gang Saleh Morotai Jagabaya yang tidak dibayarkan gajinya selama tiga minggu saat bekerja.

Karyawan lainnya, Aan, warga Telukbetung Bumi Waras Bandar Lampung tidak dibayar gajinya selama dua minggu saat bekerja hanya dibayar setengah gajinya, Restu, warga Telukbetung Bumi Waras Bandar Lampung tidak dibayar gajinya selama tiga minggu saat bekerja, dan Sutik, warga Pringsewu yang tidak dibayar gajinya selama satu bulan saat bekerja.

LBH Bandar Lampung, menurut Alian, mengingatkan para pihak tentang ketentuan hak buruh/pekerja yang dilindungi dalam konstitusi (UUD 1945), antara lain pada pasal 27 (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 28D (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dia merincikan adanya hak buruh/pekerja yang diatur dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 pasal 38, antara lain setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; Diatur pula ketentuan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Alian juga menyebutkan hak buruh/pekerja yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), yaitu pada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yakni Hak Atas Pekerjaan yang layak.

Ia menyebutkan pula, hak buruh/pekerja untuk mendapatkan upah yang layak, diatur dalam pasal 88 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” LBH Bandar Lampung, ujar dia lagi, mengingatkan bahwa negara wajib melindungi, mengakui, dan menghormati hak asasi manusia, berupa hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin imbalan kepada semua pekerja.

Berdasarkan itu, YLBHI-LBH Bandar Lampung meminta agar mendorong Kepolisian Daerah Lampung melalui Polsek Tanjungkarang Timur untuk dapat cepat memproses penegakan hukum bagi pelaku yang dilaporkan sudah melakukan penyiksaan kepada karyawannya.

LBH Bandar Lampung juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk memproses permasalahan ini, dan mencabut izin usaha Bubur Ayam Sapo Gabe itu, sekaligus menjamin perlindungan hukum dan rasa aman terhadap penyiksaan dan penganiaan kepada pekerja/buruh.

“Kami juga mengingatkan agar pengusaha Bubur Ayam Sapo Gabe harus membayar semua sisa gaji para karyawan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi,” demikian Alian Setiadi.

Belum diperoleh tanggapan berupa tindak lanjut atas laporan itu dari pihak Polsek Tanjungkarang Timur, maupun pihak pengusaha bubur ayam yang telah diadukan tersebut.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas