Keikutsertaan Padangpanjang Tergantung Anggaran Perubahan Pengurus KONI Siap Mengundurkan Diri

Logo Kota Padang Panjang.

Logo Kota Padang Panjang.

Advertisements

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Permasalahan yang dialami oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangpanjang, dengan belum jelasnya peruntukan anggaran yang akan digunakan untuk mengikuti ivent Pekan Olaharaga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke XIII di Kabupaten Dharmasraya, mengancam keikutsertaan kontingen kota berjuluk “Serambi Mekah” pada ajang olahraga dua tahunan itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Padangpanjang Nusyirwan DN ketika dihubungi kemarin menyebutkan, ikut atau tidaknya Kontingen Kota Padangpanjang pada pelaksanaan Porprov Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada pertengahan Desember mendatang, tergantung dari realisasi anggaran perubahan yang sedang dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD kota setempat.

“Seperti kita ketahui bersama, rata-rata pengurus cabang olahraga meminta kepada pengurus KONI untuk mencairkan terlebih bonus atlet pada Porprov sebelumnya, sebelum menentukan keberangkatan mereka pada ajang Porprov mendatang. Dan sesuai pembicaraan pengurus KONI dengan pemerintah kota, itu akan dimasukan pada anggaran perubahan yang sedang dibahas saat ini,” kata Nusyirwan DN.

Disampaikannya, jika memang permintaan itu tidak terakomodir pada anggaran perubahan tahun ini, hampir dipastikan banyak cabor yang tidak akan mengirimkan atletnya mewakili Kota Padangpanjang pada ajang Porprov mendatang.

“Selaku pengurus induk cabang olahraga yang tengah mengalami persoalan terkait penahanan ketua umum KONI tersangkut penyalahgunaan dana KONI tahun 2012 lalu, kita telah berupaya maksimal untuk tetap menjalankan organisasi ini, termasuk juga mendaftarkan kontingen Padangpanjang untuk mengikuti ivent Porprov. Tetapi, selaku pengurus kita tidak mungkin akan berjalan sendiri tanpa dukungan dari isntansi terkait, termasuk juga masalah pendanaan,” sebut Nusyirwan.

Jika memang tuntutan dari cabor tersebut tidak terakomodir, lanjutnya, pihaknya selaku pengurus KONI Padangpanjang siap mengundurkan diri dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemko setempat. Termasuk juga masalah keikutsertaan kontingen Padangpanjang pada Porprov mendatang.

“Itu sudah menjadi komitmen dari pengurus KONI, karena bagaiamanapun yang akan kita perjuangkan adalah marwah Kota Padangpanjang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Fraksi Bintang Demokrat dan Fraksi PAN melalui juru bicaranya pada Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap APBD Perubahan Kota Padangpanjang Tahun 2014 menyoroti tentang usulan agar dana hibah KONI Kota Padangpanjang untuk mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke XIII.

Fraksi Bintang Demokrat dan PAN DPRD Kota Padangpanjang tak mau bertanggungjawab jika usulan itu ternyata melanggar aturan dan meminta usulan tersebut dikaji ulang.

Ketua Fraksi Bintang Demokrat Hendra Saputra, menyarakan agar rencana pengusulan anggaran dana hibah KONI ditinjau ulang. Jika usulan itu di kemudian hari secara hukum telah menyalahi prosedur, maka Fraksi Bintang Demokrat jelas tidak akan ikut bertanggungjawab.

“Apakah selaku Plt. KONI diperbolekan menerima dana hibah dan melakukan Pengelolahan keuangan organisasi,” jelas Hendra Saputra.

Pada item penganggaran untuk bonus atelit yang telah mengharumkan nama Padangpanjang pada Porprov XII tahun 2012 lalu di Payahkumbuh, Fraksi Bintang Demokrat dalam hal ini, juga minta penganggarannya dikaji ulang. Apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita mengingikan adanya surat rekomendasi tertulis dari Kejari Padang Panjang yang menyatakan bahwa penganggaran bonus Atelit pada Porprov XII tahun 2012 lalu itu dibenarkan secara hukuk,” imbuh Hendra.

Terpisah, Kajari Padangpanjang R. Faisal Ritonga,SH,MH terkait dengan permohonan Legal Opinion yang diajukan Pengurus KONI Kota Padangpanjang menyebutkan, sebelum diberikan pendapat terkait permohonan Legal Opinion itu, harus dipelajari duluh bagai mana aturan yang tertuang dalam AD/ART nya.

“Aapakah dengang status mantan ketua KONI yang sudah terdakwa itu bisa saja langsung diambil alih oleh Wakil Ketua yang lainnya atau tidak, kita kan belum mempelajarinya,” terang R. Faisal Ritonga. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*