Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Memanggil 350 Perusahaan Menunggak Iuran BPJS

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan

Advertisements

PADANGTODAY.COM – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini memanggil 350 perusahaan menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan buat meminta klarifikasi penyebab kelalaian pembayaran itu.

“Tujuan kami mengundang perusahaan-perusahaan itu memang untuk mengetahui alasan mereka. Namun kedatangan mereka ke sini juga agar dapat kita imbau untuk lebih memperhatikan para tenaga kerjanya dengan melunasi iuran BPJS yang ada,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Jenny Pasaribu di Jakarta.

Jenny mengatakan, pemanggilan ratusan perseroan itu dilaksanakan setelah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gambir, Jakarta Pusat, menyampaikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga berdasarkan nota kesepahaman telah disepakati dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2013, terkait penagihan tunggakan iuran dari perusahaan.

Jenny melanjutkan, pertemuan itu ditujukan buat menjembatani BPJS Ketenagakerjaan dengan para penunggak iuran. Melalui kegiatan itu, diketahui sejumlah tunggakan tersebut disebabkan karena sebagian besar perusahaan mengalami pengurangan pendapatan, sehingga menunda pembayaran BPJS Ketenagakerjaan buat para karyawan.

“Perusahaan-perusahaan itu kebanyakan sudah tidak mampu membayar iuran karyawannya, karena produksinya juga sudah menurun,” tambah Jenny.

Selain itu, Jenny mengatakan ada beberapa perusahaan enggan memperbarui administrasi terkait jumlah pekerja mereka, sehingga biaya perlindungan karyawan sudah tidak bekerja tetap dibebankan pada perusahaan itu. Hal itu membuat mereka keberatan melunasi iuran itu.

“Pada kegiatan ini, kami juga memberi tahu pihak-pihak tersebut bahwa pada Pasal 55 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak membayar iuran tersebut dapat dikenakan ancaman pidana selama delapan tahun, dan dendanya mencapai satu miliar,” ujar Jenny.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Yudi Amrinal mengatakan pemanggilan para penunggak ini dilaksanakan karena mereka tidak menggubris surat pembayaran iuran (SPI) telah disampaikan pihaknya sejak Februari 2015 Selain itu, menurut dia, kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran para pemilik perusahaan melindungi karyawannya, dengan menjamin keselamatan kerja, hari tua, dan musibah kematian ketika hendak bekerja.

“Dengan adanya pemanggilan oleh kejaksaan ini, kami berharap kesadaran perusahaan jadi lebih tinggi, sebab kalau mereka tetap lalai, para karyawan yang akan dirugikan karena tidak mendapat perlindungan kerja yang membuat mereka aman,” kata Yudi.

Yudi menjelaskan, sejumlah perusahaan yang telah memenuhi undangan kejaksaan ini selanjutnya akan diberikan waktu selama tujuh hari guna melunasi pembayaran yang belum terpenuhi. Sementara itu, perusahaan yang tidak hadir pada kesempatan tersebut, akan kembali mendapatkan surat pemanggilan kedua yang dilayangkan oleh kejaksaan.

(ary/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*