Kemitraan Masyarakat, Kemitraan Politik

20141016_02-Foto-Berita_INFID-Agenda-Pembangunan
JAKARTA, PADANGTODAY.com-16 Oktober 2014, Konstitusi Indonesia dengan jelas memberi panduan dan landasan bahwa peran negara optimal dalam perekonomian. Negara tidak boleh lemah dalam mengatur ekonomi termasuk untuk mendanai dirinya dengan kebijakan pajak yang adil. Disisi lain, negara tidak boleh berperan minimal dalam penyediaan kebutuhan dasar warganegara seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Hal tersebut telah dipratekkan secara nyata di tingkat kabupaten oleh Bupati Wonosobo, Kholiq Arief. “Kami mencoba membangun partnership (kemitraan) dengan banyak kelompok dan anggota masyarakat,” ujar pak bupati pada sesi diskusi “Akuntabilitas dan Agenda Pembangunan Pasca-2015” Konferensi INFID 2014, Rabu kemarin (15/10).

Sebagai contoh, dalam mengatasi maraknya illegal logging (pembalakan liar) di daerah Wonosobo, diantisipasi dengan mengadakan kegiatan bersama antara masyarakat dengan para preman dan cara tersebut efektif meredam aksi illegal logging. Di sisi lain, Kholiq Arief juga membangun forum komunikasi secara kemitraan antara polisi dengan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hal lain adalah mengoptimalkan pelayanan publik di Wonosobo. Konsep yang diterapkan bupati Wonosobo adalah membatasi jumlah pegawai di kabupaten dan menugaskan sebagai besar pegawainya di kantor lurah, karena akses masyarakat terhadap pelayanan publik lebih banyak di kelurahan.

“Bagi kami modal pembangunan di bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan sangatlah penting, maka porsi keterlibatan/kemitraan masyarakat sangat diperlukan dalam melihat arti penting pembangunan,” tegas Kholiq Arief.

Masalah kemitraan di tingkat internasional juga terjadi, apalagi sejak bergulirnya MDGs (Tujuan Pembangunan Millenium) pada 2000 dan akan berakhir pada 2015, Indonesia terlibat aktif di dalamnya.

Menurut  Michael Bobby Hoelman dari TIFA, tantangan yang muncul dalam kemitraan secara umum antara lain: memandu dan mempengaruhi beragam kelompok kepentingan; mendorong keterlibatan dan kontribusi; dan menghadapi tantangan struktur kekuasaan.

“Perlu rumusan kemitraan kedepannya, menjadi kemitraan politik. Politik disini harus lebih demokratis, sehingga penting melibatkan aktor masyarakat sipil. Karena itu menyangkut legitimasi,” jelas Michael Bobby Hoelman.

Dia juga memberi rekomendasi untuk memperkuat konsep kemitraan, yaitu,  (1) Membuat kerangka kebijakan dan dokumen kebijakan; (2) Pelembagaan kerjasama ke dalam institusi pemerintah; (3) Kerangka pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan; (4) Kerangka transparansi dan akuntabilitas.(dil/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas