Ketua KPU Tolak Disalahkan Jika Partai Golkar dan PPP Tidak Dapat Mengikuti Pilkada Serentak

Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menolak disalahkan jika akhirnya Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak dapat mengikuti pilkada serentak.

Menurut Husni, kedua partai itu memiliki kendali penuh untuk menyelesaikan konflik internal agar dapat mengusung calon dalam pilkada. “Yang menentukan adalah mereka, bukan KPU. Jangan ada image kalau tidak bisa ikut pemilu adalah karena salah penyelenggara,” kata Husni, dalam diskusi bersama SmartFM, di Jakarta, Sabtu (30/5/2015).

Husni menuturkan, partai peserta pilkada serentak telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu partai yang mengikuti Pemilu 2014.

Syarat lain diatur dalam UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bahwa partai yang dapat mengajukan calon dalam pilkada adalah partai yang punya kursi di DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Partai peserta pilkada juga harus memenuhi syarat minimal 20 kursi di DPRD. Kalaupun jumlah kursinya tidak mencapai ambang batas minimal, maka partai politik dapat berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal tersebut.

“Kalau mereka tidak mau bergabung dengan partai lain (untuk memenuhi syarat jumlah kursi), ya mereka tidak bisa ikut. Itu aturan Undang-Undang, bukan karena aturan kami,” ujar Husni.

Ia menegaskan, sama halnya dengan penyelesaian konflik internal. Menurut Husni, partai yang berkonflik seperti Golkar dan PPP dapat menentukan sikapnya untuk berdamai demi pilkada atau melanjutkan konflik dengan risiko tidak dapat mengajukan calon kepala daerah.

“Itu bukan salah penyelenggara tapi karena mereka enggak mau menyelesaikan konflik,” ucapnya.

Konflik internal yang terjadi di PPP dan Partai Golkar menyebabkan kedua partai tersebut terancam tak dapat mengikuti pilkada serentak. Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015.

Menurut anggota KPU Ida Budiarti, jika merujuk pada UU Partai Politik, yang dapat mengusung calon kepala daerah adalah kepengurusan parpol yang telah diakui pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Persoalannya, keputusan Menkumham terkait kepengurusan kedua parpol itu tengah menjadi objek sengketa hukum.

Ida menambahkan, parpol yang bersengketa baru dapat mengusung calon kepala daerah apabila telah menempuh jalur perdamaian. KPU menegaskan hanya akan menerima calon kepala daerah yang diusung oleh parpol dengan satu kepengurusan.

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah.

Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.
(ia/mms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*