Komisi A DPRD Yakin BKD Bekerja Sungguh-Sungguh

Payakumbuh, PADANGTODAY.comKetua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Fitrial Bachri, meminta agar data seluruh PNS/CPNS kota Payakumbuh keadaan tahun 2014 disampaikan kepada komisi A, dengan tujuan dapat melihat dengan rill kondisi pegawai dilingkungan Pemko Payakumbuh.

Advertisements
“Kemudian data pejabat eselon II, II dan IV, kami juga harus mengetahuinya. Setelah itu, kami juga ingin mengetahui rolling page diusahakan tidak dihilangkan kegiatannya, kalu ini diprioritaskan disesuaikan dengan anggaran, “ujar ketua komisi A DPRD Fitrial Bachri ketika dalam rapat kerja, Rabu 14/1).
 
Kami yakin, BKD sudah bekerja maksimal dan sungguh-sungguh, hanya tinggal pembenahan. Diharapkan kepada BKD setiap hasil rapat menjadi referensi untuk peningkatan kinerja PNS.
 
“Kedepan sistem komputerisasi agar diprogramkan lagi untuk kesempurnaan data pegawai yang lebih valid, rolling page dan simpeg. Setelah itu, setiap kegiatan harus berhati-hati dalam pelaksanaannya,”harap Fitrial.
 
Dalam kesempatan itu, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Payakumbuh, Ruslayetti didampingi beberapa stafnya, mengatakan, pada tahun 2014 BKD mempunyai 7 program, tersebar dalam 36 kegiatan terealisasi dengan baik. Sedangkan capaian target terealisasi 97,22 persen dan realisasi keuangan 95,82 persen.
 
Kemudian tahun 2015 BKD juga mempunyai 7 program dan 33 kegiatan, seperti rolling page sistem komputerisasi minimal ada 4 rolling page dengan harga rolling page Rp200 juta dengan jumlah pegawai 4.028 orang.
 
Pada tahun 2015 ini, BKD sudah punya Buku Catatan Penilaian Perilaku Kerja PNS (BCP), setelah itu, BKD melakukan pembinaan berjenjang birokrasi eselon II, III, IV dan staf, BKD sudah pakai finger print.
 
Persoalan BKD saat ini, kekurangan anggaran, kurangnya pegawai, database, sarana dan prasarana. Sedangkan tupoksi BKD membina CPNS dan PNS, dengan adanya PP 48 tahun 2005.
 
“Sedangkan, terhadap tenaga honorer, PHL, harian lepas dan sejenisnya bukan dibawah binaan atau wewenang BKD dan merupakan wewenang serta tanggung jawab SKPD bersangkutan dengan DPPKA dan tidak masuk dalam data BKD, “ujar Ruslayetti.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*