Komisi III, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Peningkatan Tatakelola Layanan Dasar

Komisi III, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Peningkatan Tatakelola Layanan Dasar

Komisi III, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Peningkatan Tatakelola Layanan Dasar

#PariwaraDPRDLimaPuluhKota

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Kunci dasar dalam pembangunan Manusia adalah : menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui pertanian, industry dan jasa produktif. Disamping itu, adalah meningkatkan derajat kesehatan  yang masih rendah. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat  merupakan masalah pokok bidang kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia.

Untuk itu kedepannya kita terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, meningkatkankan dan pengendalian penyakit, dan mempercepat penurunan stunting. Demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan.Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada tahun mendatang.” KataSafaruddinDt.Bandaro Rajo SH politisi senior dari partai Golkar.

Baca juga: http://www.padang-today.com/dprd-limapuluh-kota-komisi-ii-aksesibilitas-pendukung-peningkatan-ekonomi/

Ditambahkannya, dalam hal tersebut DPRD Limapuluh Kota bersama Pemerintah daerah sangat serius untuk membahas Ranperda Rencana Pengembangan Industri, dengan Ranperda ini tahun 2018 dapat dijadikan Perda yang nantinya diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan kapasitas aparatur, tata kelola pemerintahan dan kerjasama daerah masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan  Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2019 mendatang. Hal ini, disukung dengan tahun 2018 telah dibahas bersama  Ranperda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda Pelayanan Publik yang berguna untuk mempercepat layanan dan rujukan satu pintu. Dan juga dalam memperkuat integrasi sIstem penyelenggaran arsip dan perpustakaan, telah dibahas bersama Ranperda Inisiatif tentang Penyelenggaran Arsip dan ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Dan dalam upaya memperkuat PDAM telah dibahas juga Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PDAM” terang Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, SH.

Sementara Akrimal Adham, SH Ketua Komisi III DPRD Lima Puluh Kota yang meliputi  Bidang Kesejahteraan RakyatPemerintah Kabupaten Limapuluh Kota harus bekerja keras mencari strategi dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Pemerintah bersama OPD untuk dapat mencarikan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di bidang sosial yang sesuai dengan sasaran yang telah tertuang dalam  RPJMD dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah dan begitu juga dengan bidang kesejahteraan rakyat  yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut: menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pelayanan pembinaan PMKS, dan meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatnya pelayanan terhadap lansia. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat pelaksanaan kegiatan akan memberikan dampak terhadap  peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat, dalam pelaksanaannya segala aturan dan peraturan yang berlaku harus dipahami agar tidak menjadi kendala dan masalah dikemudian hari,“ ujar Akrimal Adham.

Terkait terhadap peningkatan iklim berinvestasi agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan keluar aturan baru yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sangat erat pengaruhnya terhadap pembahasan Ranperda Penyelenggaran Pelayanan Publik  terutama tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission  (OSS) perlu menjadi acuan utama, dimana PP Nomor 24 Tahun 2018, mengatur kembali ketentuan mengenai: (Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan . Mekanisme Pelaksanaan Perizinan dan lain-lainnya yang merupakan pedoman terbaru. Jangan hal ini menjadikan suatu yang mempersulit dalam iklim berinvestasi di daerah,“ ujar Akrimal Adam.

Kemudian Akrimal Adham menegaskan “Terkait terhadap belum adanya RDTR di daerah , maka daerah dalam waktu 6 bulan harus serius kembali membahas dan membuat Perda RDTR karena hal ini merupakan syarat mutlak dalam pelaksaanaan OSS tersebut,” tukuk Akrimal Adhami

Komisi III membidangi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dengan susunan sebagai berikut Akrimal Adham, SH (Ketua) dari Fraksi PAN ,  Ir. Yakubis (wakil Ketua) dari Fraksi PKS & PBB  dan H. Mhd. Ridha Illahi, S.Pt (sekretaris) dari Fraksi PDIP &PKB dan anggota sebagai berikut : Syamsul Mikar dan Putra Satria Veri dari Fraksi Golkar, Marshal, B,Ac dari Fraksi Demokrat, Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerindra, Dra. Ridhawati dari Fraksi PPP, Tedy Sutendi, SH, MH dan H.Chandra dari Fraksi Hanura. Koordinator dari Komisi III adalah  Safaruddin Dt. Bandaro Rajo ,SH Ketua DPRD dari Fraksi Golkar.

OPD Mitra Komisi III adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas