Komisi Informasi Sosialisasikan tentang PPID, Dituntut Bisa Memberikan Informasi Terbuka

Sosialisasi PPID oleh Komisi Informasi Provinsi Sumbar

Sosialisasi PPID oleh Komisi Informasi Provinsi Sumbar

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANGTODAY.com-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, bisa mengundang permohonan sengketa informasi.

”PPID dituntut bisa memberikan setiap informasi bersifat terbuka ke tengah publik. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ungkap Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Sumatera Barat Arfitriati SPd dan Sondri BS dalam sambutannya pada acara pertemuan dan sosialisasi PPID di aula kantor bupati Limapuluh Kota, Rabu (31/3).

Hal itu, katanya, untuk menciptakan transparansi informasi ke tengah publik. Namun, tidak semua informasi itu bisa diberikan kepada publik seperti halnya yang menyangkut  rahasia negara, rahasia bisnis, rahasia pribadi dan rahasia jabatan.

“Informasi yang dikecualikan itu harus melewati proses undang-undang dan ada pengujian tentang konsekwensi yang dapat ditimbulkannya. Artinya, informasi yang dikecualikan itu harus ada landasan hukumnya,” ujar Arfitriati.

KI, kata Arfitri merupakan lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik termasuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi. Sesuai tugas dan kewenangannya, KI pusat akan melakukan proses peradilan di luar pengadilan, tetapi tetap mengutamakan proses mediasi sebelum dilanjutkan ke proses peradilan.

Terkait dengan permohonan sengketa informasi tersebut, anggota komisioner KI Sumbar Bidang Kelembagaan Sondri lebih jauh menjelaskan, permohonan sengketa bisa terjadi apabila pemohon tidak puas dengan tanggapan atau keberatan yang disampaikan oleh atasan PPID. Atau karena pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 hari sejak keberatan diterima atasan PPID.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Rasdison dalam sambutannya mengatakan, keterbukaan informasi merupakan keharusan yang diatur undang-undang. Namun, tidak semua informasi mesti disampaikan ke tengah masyarakat. Sebaliknya ada informasi yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan yang ada.

”Dengan adanya sosialisasi ini diharapan para aparat di daerah ini tahu batasan-batasan informasi yang bisa disampaikan kepada publik,” ujar Rasdison.

Sosialisasi itu diikuti oleh puluhan anggota PPID dan Bakohumas Kabupaten Limapuluh Kota. Kabag Humas dan Protokoler Setkab Limapuluh Kota Muhammad Sibert, S.Pd dalam paparannya juga mengajak peserta sosialisasi lebih memahami aturan keterbukaan informasi tersebut.

“Kita berharap seluruh anggota PPID benar-benar menguasai aturan tentang informasi publik ini. Sebab, badan publik yang tidak bisa menyediakan informasi ke tengah masyarakat bisa dipersoalkan,” ingat Siebert.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*