Komisi Ombudsman Surati Walikota Riza Falepi, Tentang Pengaduan Seorang PNS

Komisi Ombudman

Komisi Ombudman

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Ada dugaan penyimpangan prosedur dalam pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Pemko Payakumbuh. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Indra melaporkan ini ke Komisi Ombusdman Perwakilan Sumbar di Padang.

Melalui surat resmi, Indra, mengungkapkan bahwa telah terjadi dugaan penyimpangan prosedur dalam pemberhentiannya sebagai pejabat structural di Pemko Payakumbuh. Menurut Indra, pada tanggal 31 Oktober 2013 dia diangkat menjadi pejabat Lurah Napar melalui SK Nomor 800.233/823/WK/-PYK/2013.

Namun, tanpa alasan yang jelas Indra diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 16 Desember 2014. Terhadap pemberhentiannya, Indra, telah menyampaikan keluhannya terhadap ke Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh, Ifon Satria, namun tidak mendapat penjelasan resmi.

Pada 5 Januari 2015, kembali terjadi pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemko Payakumbuh. Indra diangkat menjadi Kasi Pemerintahan Lurah Padang Tangah melalui SK Nomor: 800.2/823/WK-PYK/ 2015.

Menurut laporan Indra ke Komisi Ombudsman Perwakilan Sumbar, dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan saja Walikota Payakumbuh telah melakukan 15 kali mutasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemerintahan Pemko Payakumbuh.

Memperhatikan permasalahan di atas, dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum bagi masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mengaku sudah melayangkan surat kepada Walikota Payakumbuh untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait laporan Indra.

Dalam surat yang Nomor 0040/KLA/0037.2015/pdg-03/III/2015 tertanggal 10 Meret 2015, Kepala Komisi Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yunafri SH MHum saat memberikan keterangan kepada wartawan yang menghubungi di Payakumbuh, memberi waktu 14 hari kepada Walikota Payakumbuh, Riza Falepi untuk memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU No tahun 2008 tentang Komisi Ombudsman RI.

Sementara itu, Sekdako Payakumbuh, Benny Warlis, ketika dikonfirmasi terkait surat klarifikasi yang dilayangkan Komisi Ombudsman Perwakilan Sumbar kepada Walikota, mengaku sampai berita ini diturunkan, bahwa Pemko Payakumbuh mengaku belum menerima surat dari pihak Komisi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar itu, terkait hal di atas.

”Sampai saat ini, kita belum menerima surat dari Komisi Ombudsman tersebut,” ujar Sekdako Benni Warlis dikonfirmasi wartawan dari Balai Wartawan Luak Limopuluah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, YB Dt Parmato Alam, juga mengaku belum mendapat tembusan surat dari Komisi Ombudsman Perwakilan Sumbar terkait masalah peringatan itu.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*