Korban Mutasi di Lingkungan Pemkab Padang Pariaman, Hearing Tertutup Bersama DPRD

Bupati Ali Mukhni berdiskusi dengan Pembantu Rektor IAIN Imam Bonjol Prof. Syafruddin MA dan Perantau PKDP Prof. Armay Arief usai menghadiri acara Basapa di Mesjid Agung Syekh Burhanuddin.

Bupati Ali Mukhni berdiskusi dengan Pembantu Rektor IAIN Imam Bonjol Prof. Syafruddin MA dan Perantau PKDP Prof. Armay Arief usai menghadiri acara Basapa di Mesjid Agung Syekh Burhanuddin.

Padangpariaman, PADANGTODAY.com-Korban Mutasi di Lingkungan Pemkab Padangpariaman Hearing dengan DPRD, Senin (11/5) dini hari. Hearing kali ini tertutup untuk umum.

Merasa tidak puas, korban mutasi tersebut berupaya untuk mencari solusi ke berbagai pihak yang berkompeten. korban mutasi tindakan kesewenang-wenangan bupati kepala derah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Ali Mukhni, berdasarkan Surat Keputusan yang dibacakan tanggal 22 April dan 24 April yang lalu, terhadap pejabat eselon II, eselon III, eselon III. B, penyisipan eselon IV,dan eselon IV.a, serta 9 SKPD, yang berjumlah 200 orang lebih menggeliat, melaporkan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Kepada Lembaga Penggiat Anti Korupsi Nasional Corruption Watch (NCW) di Jakarta, sekaligus minta didapingi oleh NCW melaporakan kepada Mendagri, Ombudsman, Menpan, dan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh korban mutasi tersebut salah satunya, melaporkan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni kepada Lembaga Penggiat Anti Korupsi Nasional Corruption Watch (NCW) di Jakarta baru baru ini.

Salah satu pejabat eselon II di Pemkab Padangpariaman yang tidak mau disebutkan namannya mengatakan kepada www.padang-today.com upaya yang dilakukan hearing dengan Gubernur Sumbar, jelasnya.

Sebelum hearing dengan pihak Propinsi, jelasnya, kita lakukan dulu dengan DPRD Padangpariaman, selanjutnya baru kita melangkah ke Propinsi. Selain itu, tambahnya, kebijakan Bupati banyak tidak mengacu kepada aturan yang sebenarnya,tukuknya.

Menurut kutipan Laras Pos di Jakarta, menjelaskan, Laporan korban mutasi tindakan kesewenang-wenangan bupati kepala derah Kabupaten Padang Pariaman lebih menggeliat, melaporkan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Kepada Lembaga Penggiat Anti Korupsi Nasional Corruption Watch (NCW) di Jakarta, sekaligus minta didapingi oleh NCW melaporakan kepada Mendagri, Ombudsman, Menpan, dan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Dea Ayu Mustika dari Ombudsman, saat menerima laporan kesewenang-wenangan Bupati Padangpariaman dikantornya Rasuna Said Jakarta Jumat (7/5) menegaskan, ini adalah pelanggaran Regulasi yang ada. Ombudsman berjanji, akan menindak lanjuti apabila pihak Kementerian PAN dan RB serta Komisioner kurang merespon permasalahan ini, ungkapnya.

Dilain pihak, Di Kementerian PAN dan RB, Komisioner, Deputi Pelayan Publik Metrowati Suryono, Ak, Msc, mengecam keras bahwa siapa bupatinya itu yang tidak tahu aturan. Karena seluruh lembaga pemerintah sudah melaksankan kebijakan publik mengacu kepada ASN, jelasnya. Selain itu, Dia berjanji, bahwa sesegera mukin untuk mulai mengefalusi laporan tersebut.

Hal senada KASN (Komisioner Aparatur Sipil Negara), Ade Kurniawan mengatakan, perbuatan bupati jelas melanggar regulasi yang ada berpotensi bisa dipidanakan. Korban mutasi tersebut harus di akomodir (dikembalikan pada posisi seperti semula) dan akan dibahas oleh Ketua Komioner KASN Prof DR Syofian Efendi.

NCW membenarkan Bupati Padangpariaman ada indikasi pelanggaran. Menurut Dewan Pakar, Bidang Hukum dan Investigasi NCW Ismail Ibrahim SH,MH, setelah mengefaluasi dan mempelajari permasalahan tersebut, maka NCW melakukan indentifikasi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sbb:
Bahwa, Bupati sebagai Kepala Darerah, tidak melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 1 Th 2015, dan Amanat Undang-Undang Nomor 1 Th 2014, tentang akan masa berakhirnya jabatan bupati (Enam bulan sebelum masa tugas berakhir tidak boleh melakukan mutasi). Serta tidak melakukan kebijakan publik berupa mutasi aparatur yang mengacu kepada ASN,

Bahwa, terdapat pelanggaran diantaranya terhadap Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Pengangkatan Kepala Sekolah.

Bahwa, terdapat pelanggaran dilakukan Bupati Kepala Daerah, terhadap Kemenkes No. 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas.

Bahwa, telah terjadi pelanggaran sumpah jabatan bupati, berupa tidak melaksanakan pemerintahannya yang taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal mengambil kebijakan mutasi tersebut, yang diduga terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (KKN) berpotensi merong-rong kewibawaan aparatur negara.

Pelaksanaan mutasi yang tidak transparan, hal tersebut tidak adanya undangan secara resmi dan tidak penyerahan Surat Keputusan (SK), pelaksanaannya juga dilaksanakan tidak pada waktu jam kerja, yaitu tepatnya pada malam hari dimulai dengan pukul 21.00 s/d menjelang pagi hari dan belum ada serah terima jabatan (sertijab). Namun kemudian pejabat dipaksakan untuk mengisi jabatan yang telah ditunjuk tanpa SK dan memaksa pejabat lama untuk menyerahkan secara paksa.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Ismail Ibrahim SH, MH selaku Dewan Pakar dan Bidang Hukum Investigasi NCW menghimbau, meminta dan meneruskan kepada imnstitusi pusat dan daerah (Meteri Pendaya Guanaan Aparatur Negara – Komisi Aparatur Sipil Negara – Umbudsman – Mendagri – Gubernur – DPRD Kab Padang Pariaman-Bawasda Kabupaten Padang Pariaman,instansi yang terkait segera melakukan, turun tangan secara cepat untuk mengambil sikap tegas dan memberikan sangsi sekaligus untuk menyelesaikan masalah tersebut demi tegaknya peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal terbut juga sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi di daerah-daerah yang lain yang sering terjadi akibat ulah oknum kepala derah yang berimplikasi kepada keresahan aparatur lingkungan setempat, juga meminta kepada bupati Padang Pariaman untuk tidak meneruskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan mutasi yang kontra produktif karena hal tersebut bisa menciptakan instabilitas keharmonisan sesama pegawai. Hal ini berpotensi membuat situasi yang yang tidak kondusif, untuk itu memohon agar pelaksanaan pemerintahan dalam hal mutasi disesuaikan secara prosedural yang baku.(eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas