Korupsi, Cabut Hak Politik Bagi Koruptor

Luthfi_hasan_ishaaq_pakai_peciJakarta, PADANGTODAY.com – Seperti yang dialami oleh mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kemarin dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung telah memperberat hukuman Luthfi dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik.

Advertisements

Ini peringatan bagi para pejabat negara yang akan melakukan korupsi. Hukuman koruptor kini lebih berat. Tidak hanya hukuman pidana saja, tapi hak politiknya pun dicabut.

Tidak hanya Luthfi, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Irjen Djoko Susilo juga sama. Djoko juga dicabut hak politiknya.

Setelah melalui proses pengadilan di Tipikor, Tingkat tinggi serta kasasi, majelis hakim tetap memberikan keputusan sama. Hak politik Djoko dicabut.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, keputusan tersebut dinilai sebagai cara paling ampuh bagi para koruptor untuk menimbulkan efek jera. Setelah dipenjara, mereka tidak akan menjabat sebagai pejabat publik lagi.

“Kami minta hukuman tambahan untuk mencabut hak politiknya,” ujar Bambang Widjojanto.

Bambang mendasarkan hal ini pada banyaknya kasus mantan koruptor yang kemudian mengajukan diri menjadi anggota DPR setelah selesai menjalani hukuman. “Mereka maju dan terpilih menjadi anggota DPR lantas mengawasi penegak hukum, bisa hancur bangsa ini,” katanya.

KPK sebelumnya juga rajin menuntut terdakwa korupsi dengan tambahan pencabutan hak politiknya. Seperti pada kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan teranyar mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Hasil putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Akil bebas dari hukuman pencabutan hak politik. Majelis Hakim beralasan, penuntutan pencabutan hak politik terhadap Akil Mochtar belum tentu diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Sebab Akil sudah divonis hukuman seumur hidup.

Tidak jauh berbeda dengan Akil, pencabutan hak politik Ratu Atut juga akhirnya dimentahkan oleh Majelis Hakim. Majelis menilai, Ratu Atut tak perlu dicabut hak politiknya karena dengan sendirinya masyarakat akan sadar dan tidak akan memilih para bekas koruptor bila maju sebagai pejabat publik.(mr/nol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*