Kota Pariaman yang Pertama Tanda Tangani SIKP di Sumatera Barat

wako dan kakanwil perbendaharaan negara saling berjabat tangan setelah penandatanganan (foto/humas)

wako dan kakanwil perbendaharaan negara saling berjabat tangan setelah penandatanganan (foto/humas)

Advertisements
Pariaman,PADANG-TODAY.COM__Pemerintah Kota Pariaman tanda tangani MoU dengan Kanwil Direktorat Perbendaharaan Negara Provinsi Sumbar mengenai Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di ruang rapat Walikota Pariaman, Selasa (17/5).

“Di Sumbar, Kota Pariaman merupakan daerah pertama yang menjalin kerjasama dengan Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Sumbar”, ungkap Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Supriyo, di Pariaman.

Katanya, Berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2013 banyak ditemukan kredit KUR yang salah sasaran dan bunga yang tidak sesuai dengan semestinya, kita harapkan dengan adanya data tunggal dari SIKP ini akan meminimalisir permasalahan-permasalahan pengembalian kredit UMKM.

Dijelaskan, Bunga kredit yang akan dikucurkan pemerintah sebesar 19%, dan setelah mendapat subsidi dari pemerintah 10%, masyarakat dikenakan beban bunga kredit sebesar 9%. Artinya, Bunga kredit UMKM ini sangat kecil sebesar 9% setelah mendapat subsidi dari pemerintah, terangnya.

“Bunga kredit yang akan dikucurkan pemerintah sebesar 19% dan disubsidi oleh pemerintah sebesar 10%, jadi masyarakat hanya dibebankan bunga sebesar 9%, dan kredit yang akan disalurkan mencapai 100 triliyun untuk tahun 2016 ini” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pariaman melalui Diskoperindag akan mengupload data UMKM ke dalam SIKP. Dari data tersebut UMKM yang terdaftar memiliki peluang mendapatkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan itu Walikota Pariaman Muklis Rahman sangat menyambut baik program SIKP ini. Dengan adanya program SIKP ini permasalahan-permasalahan pada UMKM Kota Pariaman bisa diatasi.

“Selama ini sudah banyak kita salurkan bantuan kredit kepada UMKM, tetapi selalu ada masalah dalam pengembaliannya. Masyarakat berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan kredit, namun bermasalah ketika pengembaliannya”. Ujar Muklils Rahman.

Ia melanjutkan, permasalahan lainnya adalah tentang data. Sering muncul data-data UMKM baru ketika ada program bantuan kredit, kita harapkan dengan adanya SIKP ini data UMKM lebih valid dan akurat, katanya.

Mukhlis menambahkan, jumlah UMKM yang sudah didata oleh Diskoperindag sebanyak 3.959 UMKM dan lebih banyak bergerak dibidang perdagangan dan industry kecil. Jumlah kredit yang akan didapat berkisar antara 10 juta hingga 500 juta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (er/suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*