Kota Solok dalam Belenggu Menahun

Kota Solok Dalam Belenggu Menahun

Yulicef Anthony, SE
(Pemerhati Masalah Sosial dan Lingkungan )

Banyak kalangan menilai, sepanjang 16 tahun terakhir Kota Solok hampir tidak ada perubahan. Perkembangan infrastruktur, ekonomi, terasa beringsut, lelet, serupa sinyal ponsel di daerah pesawangan. Berganti rezim kepemimpinan (Wali Kota-Wakil Wali Kota), Kota Solok begitu-gitu juga, visi dan misi tercecer entah dimana.

Demikian fenomena yang mewarnai Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebuah kota kecil dengan dua kecamatan (Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan), 13 kelurahan, berpenduduk hanya sekitar 65.000 jiwa. Bagi daerah luar, Kota Solok juga cukup dikenal sebagai kota bareh (beras), dengan citarasanya khas, gurih.

Mau beli beras solok untuk oleh-oleh, bisa didapatkan di huller, di pasar, kedai, yang paling enak biasanya bermerk Anakdaro atau Cisokan. Untuk memperkuat ikon ini, sampai-sampai terminal regional milik Solok di kawasan By Pass Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, turut diberi nama ‘Terminal Bareh Solok’.

Di samping sebagai kota bareh, Solok juga digadang-gadang sebagai kota perdagangan dan jasa, sekaligus potensial sebagai bahagian simpul perekonomian Sumatera Barat (Sumbar) bagian tengah dan timur.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah tokoh daerah bahkan tidak sekali-dua kali menyebut Kota Solok bisa sejajar dengan Bukittinggi, Payakumbuh, plus penyangga Kota Padang. Kalaulah tidak mungkin Bukittinggi dijadikan ibukota provinsi menggantikan Kota Padang, Kota Solok lah yang paling pantas.

Namun untuk menjawab tantangan ini terlebih dahulu Kota Solok harus mampu menyelesaikan tugas berat, yakni upaya pemekaran / perluasan daerah, dengan sasaran sejumlah nagari-nagari bagian ujung Kabupaten Solok.

Bila ditelaah, argumen tersebut sah-sah saja. Dimana Kota Solok secara tophograpy termasuk daerah strategis, perlintasan sekaligus persimpangan dari tiga penjuru wilayah Sumatera (Jambi, Pekanbaru dan Padang). Sekiranya dikemas dengan baik, terencana, Solok bisa menjadi estalasenya Sumbar. Meski Kota Solok termasuk daerah rawan bencana, seperti banjir – angin puting beliung.

Sewaktu masih di rezim penjajahan, Pasaraya Solok pernah menjadi pusat perdagangan hasil bumi, rempah-rempah, produk pertanian dan industri bagi sejumlah daerah interline. Seperti Sawahlunto, Sijunjung, Tanahdatar, Padangpanjang, dan sebagainya. Begitupun sebaliknya, pusat pembelanjaan produk kebutuhan harian dan ekstra yang sengaja didatangkan dari pulau Jawa.

Namun kala itu Solok masih dalam satu gumpalan wilayah Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Kota Solok. Setelah 25 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 16 Desember 1970, Kota Solok memisahkan diri menjadi Kotamadya Solok, selanjutnya berganti nama menjadi Kota Solok.

Semenjak tahun 1970 Kota Solok mulai mengatur urusan rumahtangga secara mandiri, memiliki dua kecamatan, Tanjung Harapan dan Lubuk Sikarah, plus 13 resort (kelurahan). Sebagai modal utama untuk bisa maju berkembang, diandalkan Pasar Raya Solok sebagai sentra ekonomi daerah. Ditambah sektor jasa, industri pertanian ‘beras’, serta industri kreatif berbasis UKM.

Menurut catatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok, eksistensi perdagangan dan jasa kota kecil ini dahulunya turut diperkuat oleh sejumlah pengusaha Cina, India. Tak pelak, Kota Solok sempat naik daun, hingga sukses mendulang masa keemasan rentang tahun 1970-1990-an. Kebetulan status pasar masih berupa pasar serikat, dan segala bentuk barang kebutuhan ada tersedia.

Diyakini potensial, ditahun 1990-an pembangunan fisik Pasar Raya Solok terus dikebut, komplek-komplek pertokoan gedung tua direnovasi sebagaimana mestinya, dengan sumber pembiayaan mengandalkan APBD Kota Solok, didukung APBD Provinsi, hingga APBN. Maklum era orde baru, pembangunan infratruktur pasar memang menjadi program perioritas pemerintah, selain sektor pendidikan dan pengentasan desa tertinggal. Tak heran Presiden RI Soeharto akhirnya secara Nasional dinobatkan sebagai Bapak-nya Pembangunan.

Akan tetapi, memasuki tahun 1996, mulai mewabah gejolak sosial, masyarakat Solok disebut-sebut anti pengusaha asing, khususnya Cina. Gonjang-ganjing ini terus menggelinding, hingga menjelma menjadi penyakit sosial. Sampai-sampai berkembang isu tak sehat yang menyebutkan eksistensi Cina ada kaitannya dengan rencana pendirian Klenteng, Gereja, serta Kristenisasi dan lain sebagainya.

Padahal informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, begitupun soal sumbernya entah berasal dari mana. Namun karena opini sudah terlanjur berkembang di seluruh lapisan masyarakat, akhirnya publik menganggap itu sebuah kebenaran.

Disambut era reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden RI ke-2, Soeharto, membuat suasan di Kota Solok kian menjadi abu-abu. Sosialisme memudar, berbagai bentuk kebijakan cenderung ditunggangi kepentingan, dipolitisir, dengan dalih demi daerah dan kebebasan HAM.

Semenjak masa inilah, situasi kian terasa tak kondusif, arah pembangunan menggelinding bak bola liar, laju pertumbuhan ekonomi tidak terkontrol. Kepentingan politik berhembus seenaknya, pejabat pengeambil kebijakan cenderung bingung mesti memposisikan diri dimana.

Pelan tapi pasti, kapitalisasi lokal proaktif mengambil kesempatan untuk melilit kantong-kantong ekonomi potensial, basis utamanya terfokus pada kawasan pusat Kota Solok, serta Pasaraya Solok.

Begitu seterusnya, hingga tanpa terasa perkembangan Kota Solok mulai berjalan stagnan, sementara perang pembangunan antaradaerah terus berlangsung. Saking kuatnya persaingan, daerah-daerah pelosok pun diupayakan berkembang menjadi kampung kota. Tak terhindarkan lagi, perkembangan Kota Solok akhirnya berada dalam posisi serba-sulit, belenggu menahun datang melilit.

Melihat situasi tak kondusif, satu-persatu diantara pengusaha bermodal kuat memutuskan kabur dari Kota Solok, selanjutnya mereka mencari daerah baru yang jauh lebih bersahabat, aman, dan nyaman. Sejumlah asset yang tersisa bahkan dijual begitu saja, Sebut saja diantaranya eks Bioskop Karya milik pengusaha Cina keturunan, eks tanah perumahan yang kini menjadi Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solok, serta belasan kios di kawasan Stasiun KA Solok, Berok, Simpang Air Mati Pasar Raya Solok yang dahulunya sempat hidup menjadi ikonnya perdagangan bagi kota bareh tersebut.

Sebagai sisanya, kini hanya ada beberapa orang pedagang bumbu masak, rempah-rempah dari warga India keturunan di kios-kios kecil dalm Pasar Raya Solok bagian belakang, setelah sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun mereka juga menetap di Solok.

Entah misteri apa dibalik semua ini, yang jelas kegairahan sektor perdagangan pasca reformasi terasa melesu, tanpa terkecuali halnya di areal Pasar Raya Solok sebagai pusat perdagangan publik. Terminal Bareh Solok (TBS)sebagai pusat layanan transportasi massal juga ikut sepi pengunjung, menyusul mewabahnya terminal bayangan di beberapa titik pinggir jalan, ratusan kios dalam terminal ditutup pemiliknya.

Jangankan masyarakat dari luar daerah, penduduk asal Kota Solok pun tidak tertarik untuk menikmati nuansa belanja di negerinya sendiri, kecuali itu untuk kebutuhan-kebutuhan harian. Ketimbang meramaikan pusat-pusat pebelanjaan dalam kota, mereka cenderung suka menghambur-hamburkan uang puluhan juta rupiah ke negeri orang, meski barang yang dibeli juga ada tersedia di Kota Solok. Setelah ditelusuri ternyata alasannya cukup klasik, berbelanja ke luar daerah sekaligus bertujuan untuk cuci mata.

Di era kepemimpinan Wali Kota Solok, Yumler Lahar, periode 2000-2005, sempat dilahirkan kebijakan tegas, seluruh angkot dan angdes diwajibkan masuk-ngetem dalam TBS, setelah sebelumnya seluruh armada tersebut diperintahkan bermangkal di Terminal Pasaraya. Namun karena sepinya pengunjung, pengelola jasa angkot dan angdes berdemonstrasi menuntut keadilan, ingin kembali masuk Terminal Pasaraya. Mengingat kebijakan tak membawa dampak positif, semua angdes dan angkot yang beroperasi di Kota Solok terpaksa dikembalikan ke tempat semula. Namun khusus untuk AKP, AKDP tetap ngetem dalam TBS.

Begitu seterusnya, hingga sepanjang pemerintahan Wali Kota Solok, Yumler Lahar, sudah lebih tiga kali kebijakan serupa dibongkar pasang, sementara hasilnya tetap saja nol besar. Disambut kepemimpinan Syamsu Rahim (2005-2010), Irzal Ilyas (2010-2015), malah persoalan TBS yang begitu dibangga-banggakan warga Solok hanya bikin sakit kepala pimpinan daerah. Kondisi memprihatinkan itu berlanjut sampai sekarang, hingga TBS tak ubahnya seperti sisa bangunan di kota bekas perang, sunyi, mencekam, angker.

Soal pembangunan ekonomi kerakyatan, ternyata juga tidak semudah membalik telapak tangan. Tak ayal pergerakan usaha selama 13 tahun terakhir terus bergejolak, beragam masalah mencuat, usaha-saha kecil yang baru dijalankan paling lama bertahan 1 tahun, selanjutnya mampus. Lagi-lagi, faktor modal, ketrampilan, rawannya pangsa pasar, adalah momok menakutkan. Hingga pertumbuhan ekonomi daerah melambat, pengangguran bergentayangan, kemiskinan merajalela. Sebagai solusi, pegawai honorer di Pemko Solok jadi incaran, walau bekerja tidak digaji.

Di bidang kepariwisataan, lebih buruk lagi. Pulau Belibis di kawasan Ampang Kualo, Kecamatan Tanjung Harapan, yang cukup digadang-gadang sebagai jargonnya Kota Solok, malah seperti anak gadis tak terurus, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, giginya kuning, badannya berdaki penuh korengan. Sarasah Batimpo Indah di Kelurahan Laing, lenyap sudah diterbangkan zaman bersamaan dengan berdirinya fasilitas Balai Benih Ikan (BBI) Sarasah Batimpo. Berikut Kolam Renang Pemandian Samalero (Sembat) di Kelurahan Tanahgaram, beruntung masih tinggal nama, setelah sebelumnya (lima tahun silam) kolam tersebut ditimbun oleh Dinas Pertanian untuk dijadikan kebun jagung.

Demikian benar nasib Kota Solok dalam belenggu menahun. Kini tiba masanya kota bareh dipimpin Zul Elfian Dt Tianso – Reinier Dt Intan Batuah, periode 2016 – 2021, hasil pesta demokrasi (Pilkada) 9 Desember 2015 lalu. Akankan nasib serupa akan terus bergulir ? Wallahualam bissawab. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*